Rancangan Aktualisasi adalah suatu bentuk perencanaan yang menggambarkan tentang

bagaimana Calon Pegawai Negeri Sipil dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik,

mengubah konsen menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Dengan

demikian Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan untuk mampu mengaplikasikan secara

langsung nilai-nilai dasar profesi ASN tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing serta visi dan misi unit kerja.

Layanan Rabu Laris ini diperuntukkkan untuk memberikan Pelayanan Prima juga sekaligus bertujuan untuk menghindari praktik percaloan yang selama ini kerap kali dikaitkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program Rabu Laris ini merupakan bentuk transparansi Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sekaligus untuk menepis stigma negatif sebagian masyarakat yang kerap kali dialamatkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di unit kerja penulis, belum optimalnya penyampaian melalui Sosialisasi tentang Program Layanan Rabu Laris ini kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini penulis akan mencoba untuk melakukan Pengoptimalisasian Sosialisasi tentang Program Layanan Rabu Laris (Layanan Sehari Selesai) melalui Standing Banner, Brosur, dan Informasi Digital pada sosial media Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, antara lain terkait Belum Optimalnya Kegiatan Digitalisasi Buku Tanah, Residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Tahun 2017-2020, Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku Bagi Masyarakat. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas diantaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai “Optimalisasi Kegiatan Digitalisasi Buku Tanah Melalui  Inventarisasi dan Identifikasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang” serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kurangnya antusias masyarakat Adat di Kota Bukittinggi untuk mengikuti program PTSL karena masyarakat khawatir apabila tanahnya disertifikatkan maka tanah tersebut akan dengan mudah diperjualbelikan oleh anak kemenakannya. Sementara masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi harta pusako tinggi. 4 Pusaka tinggi / harato pusako tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga, milik bersama kaum yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan. Tanah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi yang paling dominan, karena tanah merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karenannya Tanah pusaka tinggi memiliki aturan-aturan terhadap kepemilikan dan pengelolaannya. Aturan tentang pendaftaran tanah harta pusaka tinggi di Sumatera Barat di atur dalam Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi SUMBAR No. 500/88/BPN-2007, tanggal 8 februari 2007.

Adapun dampak dari isu tersebut adalah kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka karena membutuhkan proses yang lebih lama. Belum optimalnya penyebaran informasi mengenai persyaratan dan biaya yang diperlukan dalam suatu pelayanan pertanahan membuat masyarakat takut untuk mengurus tanah akibat informasi yang kurang transparan.

Untuk memecahkan isu tersebut, penulis sebagai Calon Pengelola informasi Pertanahan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Ber-AHKLAK) memutuskan untuk mencetuskan gagasan kreatif untuk menanggulangi isu diatas yaitu berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi

Lebih lanjut sebagai implementasi nilai-nilai dasar dan konsep yang sudah menjadi bekal para Calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta pelatihan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habituasi. Pembelajaran agenda Habituasi memfasilitasi peserta melakukan kegiatan pembelajaran aktualisasi mata-mata pelatihan yang sebelumnya telah dibekali 9 kepada para peserta pelatihan tersebut. Pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang agar peserta dapat mengimplementasikan substansi mata pelatihan dalam proses aktualisasi di tempat kerja. Aktualisasi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti pembimbingan pembelajaran aktualisasi, pelaksanaan seminar laporan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan aktualisasi, penyiapan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, serta pelaksanaan seminar aktualisasi. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu isu terkait penataan warkah PTSL 2022 Kampung Podena di kantor pertanahan kabupaten Sarmi, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, yang dalam tulisan ini mengangkat isu, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Permasalah yang sedang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menyangkut pengelolaan warkah terkait pelayanan publik adalah kurang tertatanya data-data peminjaman warkah terutama peminjaman buku tanah & surat ukur. Peminjaman warkah ini adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan diinternal Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untuk mendukung berbagai macam kegiatan lainnya misalkan untuk mendukung kelengkapan berkas layanan loket, kegiatan pemetaan dan pengukuran hingga penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, semua kegiatan tersebut memerlukan warkah atau berkas fisik yang tersimpan di ruang arsip untuk melakukan validasi terhadap data yang ada di berkas tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas maka peningkatan cakupan luas pemetaan nilai tanah harus terus diupayakan. Namun yang tidak kalah penting adalah kegiatan updating/pembaruan zona nilai tanah dengan produk indeks harga tanah dan zona nilai tanah yang diperbaharui terhadap Peta Zona Nilai Tanah yang telah tersedia yang dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun anggaran. Tahun 2022, Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dianggarkan melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sejumlah 72.100 bidang yang akan didistribusikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kantor Pertanahan Kota Kupang mendapat 200 bidang. Banyaknya informasi dan waktu pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih karena berbagai faktor, sering menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh juga pada kegiatan pembaruan peta zona nilai tanah, sehingga menyebabkan prosesnya menjadi tidak efektif dan efisien sebagaimana yang terkandung pada prinsip-prinsip pelayanan publik dan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam mengambil isu tersebut utuk dijadikan sebagai kegiatan aktualisasi yang dilakukan di 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat beberapa pelayanan pertanahan yang mengacu pada nilai tanah. Oleh karena itu informasi nilai tanah ini harus disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Nilai tanah ini di peroleh dari Peta Zona Nilai Tanah. 4 dalam rangkaian kegiatan Latihan Dasar CPNS Golongan III Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.

Isu ini Peserta ambil karena di Kantor Pertanahan Rokan Hulu karna kurangnya penyampaian informasi dan pemanfaatan media yang telah pemerintah fasilitasi sehingga masyarakat kekurangan informasi terkait informasi layanan yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ini, oleh karena itu perlunya kesadarankita sebagai penyedia layanan mencari tau dan memenuhi kebutuhan informasi apa yang masyarakat butuhkan dan Teknik seperti apa yang perlu di terapkan agar memudahkan Peserta dalam menyampaikan informasi. Untuk Peningkatan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Peserta tertarik untuk mengangkat isu “Kurang Optimalnya Penyampaian Informasi Layanan Pertanahan kepada Masyarakat”.

Dalam rangka program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan yang salah satunya dilaksanakan oleh Subdirektorat Pengendalian Hak Tanah yaitu kegiatan Pengendalian Hak Atas Tanah (HAT)/Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT). Kegiatan pengendalian HAT/DPAT dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disusun oleh tim Subdirektorat Pengendalian Hak Tanah. Lebih lanjut kegiatan pengendalian HAT/DPAT dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan lagi yakni: (1) pemantauan dan evaluasi tindak lanjut laporan pemegang hak/masyarakat/instansi; 3 (2) pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah (HAT), Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), dan Hak Pengelolaan (HPL) sistematis; dan (3) tindak lanjut hasil verifikasi sinkronisasi dan integrasi bidang tanah. Dari hasil identifikasi, penulis melihat isu yang dapat menghambat penyelesaian ketiga kegiatan di Subdirektorat Pengendalian Hak Tanah, yakni: (1) belum optimalnya basis data hasil pemantauan dan evaluasi HAT, DPAT, dan HPL sistematis; (2) terhambatnya kegiatan tindak lanjut hasil verifikasi sinkronisasi dan integrasi bidang tanah; (3) belum tersusunnya metode analisis data spasial dalam pengolahan data pemantauan dan evaluasi HAT; dan (4) belum siapnya sistem informasi pemantauan hak atas tanah. Ketempat isu tersebut harus diselesaikan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar ASN yang sesuai dengan kedudukan dan peran PNS serta penerapan Smart ASN yang disusun dalam bentuk rancangan aktualisasi.