ASN yang profesional adalah ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas dan jabatannya secara efektif dan efisien. Namun pada kenyataan di lapang, jumlah sumber daya manusia dalam hal ini ASN tidak sebanding dengan beban kerja yang dilimpahkan. Pada sebagian instansi pemerintah ditemukan beberapa ASN yang mengerjakan pekerjaan di luar tupoksinya atau mengerjakan pekerjaan tambahan karena kurangnya jumlah sumber daya manusia. Hal tersebut membuat para ASN mendapatkan beban kerja lebih besar dari seharusnya dan menyebabkan tidak maksimalnya kinerja ASN. Permasalahan lain muncul karena kurangnya kemampuan kompetensi bidang pada sejumlah ASN di beberapa instansi. ASN bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dapat dibayangkan jika banyak ASN yang kurang memiliki kompetensi akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, misalnya pelayanan menjadi lambat, bekerja asal-asalan tidak  maksimal, tidak efisien dan hasilnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Pada Kabupaten Lembata, masih banyak bidang tanah yang belum dipasang tanda batas. Jikapun terdapat tanda batas, bentuk dan ukurannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu dapat terjadi karena masyarakat kurang memahami mengenai hal tersebut. Belum optimalnya penyampaian ke masyarakat mengenai pemasangan tanda batas menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemasangan batas, padahal penana terlihat pada saat dilakukannya pengukuran dan pengisian surat pernyataan pemasangan tanda batas, petugas yuridis menemukan masih banyak bidang tanah yang belum dipasang tanda batas sesuai dengan aturan berlaku. Tentunya hal tersebut menimbulkan dampak tidak efektif dan efisiennya proses pendaftaran tanah. Oleh karena permasalahan diatas, penulis mengangkat rancangan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pemasangan Tanda Batas Melalui Pembuatan Brosur Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata”.

Salah satu Visi Kementerian ATR/BPN diantaranya adalah Terwujudnya Kantor Layanan Modern dengan Memberikan Produk serta Layanan Pertanahan dan Tata Ruang secara Elektronik, Melalui visi Kementerian ATR/BPN tersebut terkandung misi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan layanan pertanahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Tuntutan perbaikan terhadap pelayanan publik tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus berbenah kearah yang lebih baik dan bertransformasi, utamanya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dimana pemanfaatan teknologi menjadi peran utama dalam memberikan kemudahan layanan.

Selama ini hasil akhir dari kegiatan ini hanya berupa dokumen fisik berupa buku Neraca Penatagunaan Tanah yang diberikan kepada dinas-dinas terkait melalui ekspose Neraca Penatagunaan Tanah yang merupakan agenda akhir dari kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan. Belum ada inovasi atau optimalisasi terkait hasil akhir Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan yang dapat mempermudah stakeholder terkait untuk melihat peta hasil kegiatan secara mudah dan cepat dimanapun kapanpun berada untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip manajemen ASN tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Dalam perspektif SMART ASN lebih menekankan kepada transformasi digital yang diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mentransformasikan atau merubah pekerjaan-pekerjaan dari manual/konvensional  menjadi digital. Perlu adanya inovasi dalam Pengoptimalan peta hasil kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah agar data peta yang diperoleh dapat lebih maksimal penggunaannya maka penulis berinovasi untuk membuat website yang berisi peta hasil kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan sehingga melalui website ini maka peta tersebut dapat diakses oleh semua pihak terutama stakeholder pemerintah yang memiliki wewenang mengambil keputusan terkait sehingga dengan kemudahan ini diharapkan para stakeholder terkait lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang diperlukan. Sehingga dalam memecahkan isu tersebut penulis memilih judul laporan rancangan maupun laporan aktualisasi “PUBLIKASI PETA HASIL NERACA PENATAGUNAAN TANAH (NPGT) SEKTORAL PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO MELALUI WEBSITE”.

Oleh karena itu permasalahan muncul akibat belum adanya analisis lebih lanjut dari data

Riwayat Audit Kinerja yang akan digunakan sebagai penilaian risiko dalam penerapan

Manajemen Risiko. Dari permasalahan tersebut diangkatlah isu “Pengawasan Berbasis

Risiko Berdasarkan Data Riwayat Audit Kinerja Inspektorat Wilayah I Belum

Dianalisis Secara Optimal”. Dengan rumusan isu “Pengawasan Berbasis Risiko

Berdasarkan Data Riwayat Audit Kinerja Inspektorat Wilayah I Belum Dianalisis

Secara Optimal” pada Tahun 2018-2022. Permasalahan tersebut berusaha dijawab

dengan gagasan pemecah isu “Pembuatan Peta Riwayat Audit Kinerja untuk

Optimalisasi Penilaian Risiko Pada Inspektorat Wilayah I” yang diharapkan dapat

menjadi pedoman dalam pengasawan berbasis risiko dan menjadi sarana rekomendasi

tentang satuan kerja prioritas dalam kegiatan Audit Kinerja.

Selama penulis bertugas di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara kurang lebih 4 (empat) bulan penulis menemukan isu, karena dalam pengumpulan data masih manual dengan cara menunggu kiriman data dari 9 (sembilan) Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Maluku Utara, dan tidak terupdate secara otomatis sehingga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Provinsi Maluku Utara tidak dapat memonitoring progres Kasus Pertanahan yang sedang dalam penanganan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis kemudian berkeinginan untuk mengangkat hal tersebut menjadi kegiatan Aktualisasi dengan judul “OPTIMALISASI SISTEM MONITORING PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN DENGAN GOOGLE SPREADSHEET DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA”.

Namun, pendigitalisasian Buku Tanah yang di lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng Belum maksimal dan masih banyak yang belum dilakukan penginputan data ke dalam sistem digital, hal ini menyebabkan data yang belum di digitalisasikan sulit untuk di temukan karena masih dalam bentuk manual dan memperlambat dalam proses pelayanan, serta di khawatirkan nantinya jika tidak segera di lakukan digitalisasi Buku Tanah akan berdampak pada pengarsipan di Kantor Pertanahan seperti Buku Tanahnya tercecer, hilang, maupun di makan rayap, oleh karena itu di upayakan sesegera mungkin dilakukan pendigitalisasian Buku Tanah agar mempermudah dalam pencarian informasi, dokumen lebih teratur dan mudah di monitoring serta mengurangi mafia tanah untuk melancarkan aksinya.

Saat memilih satu isu, penulis menggunakan teknik tapisan isu metode analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Urgency menyatakan bahwa seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness menyatakan bahwa seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth menyatakan bahwaseberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Berdasarkan pengamatan penulis selama bertugas di Kantor Pertanahan Kota Sorong hal yang sering dijumpai seperti, kurangnya optimalisasi dalam penataan dan pengarsipan Buku Tanah. Hal demikian penting untuk diperhatikan, karna kadang pegawai atau staf kurang memperhatikan penataan dan pengarsipan buku tanah dengan baik sehingga dapat memperlambat proses pelayanan. Jika penataan dan pengarsipan buku tanah dilakukan dengan baik maka dapat membuat proses pelayanan yakni pelayanan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya penataan dengan baik fisik Buku Tanah didalam ruangan arsip buku tanah dan perlu dilakukan digitalisasi arsip fisik Buku Tanah untuk menunjang kegiatan di tahun yang akan datang dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional akan melakukan proses pelayanan dengan cara sistem elektronik, serta dengan adanya  digitalisasi ini akan mengamankan fisik buku tanah yang mengalami kerusakan ataupun hilang. Hal ini berkaitan erat dengan Manajemen ASN yaitu memiliki fungsi dan tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan juga berkaitan dengan SMART ASN yaitu sebagai seorang ASN perlu adanya pemahaman tentang transformasi digital dalam memanfaatkan teknologi masa kini.

Hasil dari kegiatan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang dapat digunakan dalam berbagai macam peta turunan (Tematik). Pembuatan Peta Tematik menggunakan data PTPR dan memvisualisasikannya dengan menggunakan ilmu kartografi dapat menambah pemahaman bagi yang melihat dan membaca informasi pada PTPR. Pemanfaatan teknologi visualisasi peta seperti Leaflet, MapBox, Google API dan StoryMap ArcGIS dapat memudahkan berbagai pihak. ArcGIS Story Map adalah salah satu platform yang powerful untuk menyajikan informasi dan data baik secara spasial maupun tekstual. Data yang dihimpun dapat dibuat outline dan analisis berdasarkan lini informasi dengan susunan tertentu sehingga dapat menjadi informasi 11 padu yang interaktif dan mudah dipahami. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka “PENERAPAN TEKNOLOGI PETA BERBASIS WEB DENGAN MEMANFAATKAN STORY MAP UNTUK VISUALISASI DATA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG” diangkat sebagai judul kegiatan aktualisasi.