Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada Seksi pengendalian dan penanganan sengketa di kantor pertanahan kabupaten ketapang, antara lain : pertama belum adanya bagan alur dan mekanisme layanan pengaduan pada kantor pertanahan kabupaten ketapang sehingga seringkali masyarakat yang ingin mencari informasi/melakukan pengaduan tidak paham mengakibatkan masyarakat enggan mengadu, terpancing emosi karena alur yang tidak jelas dan membuat surat pengaduan tidak sesuai formulir pengaduan berdasarkan peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020. Kedua belum optimalnya penyusunan berkas-berkas penting seperti Hasil pemeriksaan pengendalian, surat pengaduan, surat keputusan dan putusan-putusan pengadilan beserta berkas pendukungnya pada perkara pertanahan. Ketiga kurangnya Pegawai maupun kompetensi pegawai pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa sehingga membuat beban kerja meningkat, dan seringkali seorang pegawai memiliki rangkap jabatan guna menyelesaikan tuntutan pekerjaan dan kurangnya pelatihan-pelatihan terkait pengendalian dan penanganan sengketa.

Atas dasar hal yang sudah dipaparkan diatas, untuk mewujudkan tugas dan fungsi-fungsi tersebut dengan efektif dan efisien, maka diperlukan visualisasi data pengaduan. Laporan Aktualisasi ini mengangkat permasalahan yang terdapat di unit kerja Inspektorat Bidang Investigasi dengan rumusan isu utama “Belum Komprehensifnya Platform untuk Melakukan Analisis Data Pengaduan Inspektorat Bidang Investigasi”. Permasalahan tersebut berusaha dijawab dengan gagasan pemecah isu “Dashboard Laporan Pengaduan untuk Optimalisasi Monitoring dan Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi”. Pemecahan isu ini merupakan implementasi dari Digital Skills dan Digital Culture.

Mengingat bahwa dokumen ini merupakan data otentik hasil pengukuran dan mempunyai kekuatan bukti data fisik pendaftaran tanah, maka perlu dibuat dan dipelihara dengan sebaik-baiknya mengikuti peraturan yang ada.

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal; dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter CPNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi tersebut diukur salah satunya berdasarkan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Aktualisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terstruktur melalui pembelajaran di tempat kerja asal peserta Pelatihan Dasar CPNS. Sebelum melaksanakan aktualisasi, peserta diwajibkan untuk membuat rancangan aktualisasi berupa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa aktualisasi di tempat kerja yang dituangkan ke dalam bentuk laporan rancangan aktualisasi.

masyarakat juga dapat mengetahui alur pengelolaan pengaduan sesuai dengan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Pengaduan serta pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal

dan terwujudnya pelayanan prima.

Berdasarkan uraian singkat diatas, Penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang

bertugas disubbagian tata usaha berkeinginan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN

untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Sesungguhnya media sosial tersebut dapat dimanfaatkan untuk memudahkan akses masyarakat dan sebagai antar muka (interface) antara Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untuk pelayanan urusamn pertanahan bagi masyarakat sebagai pelanggan di antaranya sebagai media informasi untuk menyampaikan semua produk pelayanan pertanahan dari Kantah Kota Banjarmasin kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai media pelayanan pengaduan permasalahan pertanahan dari masyarakat kepada Kantah Kota Banjarmasin.

Namun, masih belum dioptimalkan penyisipan/penempelan Barcode Keterangan tersebut pada Buku Tanah. Hal ini jelas menjadi penghambat bagi Pemeliharaan Data Pertanahan sebagai salah satu target kinerja program pengelolaan dan pelayanan Pertanahan Kota Palopo. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif pemecahan isu Pemantauan berkala HT-el yang telah terbit dan Roya-el dalam aplikasi untuk menyisipkan Barcode Keterangan dalam Buku Tanah. Pemantauan dan Penyisipan Barcode Keterangan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk mewujudkan terlaksananya smart governance (tata kelola pemerintahan cerdas) yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, masyarakat cenderung untuk mencari informasi dari gawai yang digunakan sebagai acuan dalam memilih hingga memutuskan sesuatu. Media penyebaran informasi publik pun semakin beragam sesuai perkembangan teknologi salah satunya adalah media sosial, pengguna media sosial sendiri sangat banyak, berdasarkan riset dari DataReportal pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pada januari 2022 atau setara dengan 68,9 persen dari total populasi di Indonesia maka dari itu penyebaran informasi publik melalui sosial media sangat efektif dan efesien untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Belum optimalnya kegiatan ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada, masa transisi dari konvesional ke digital perlu adanya penyesuaian dan peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan warkah, serta sarana prasarana yang kurang lengkap berakibat pada lamanya proses digitalisasi.  Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk meningkatkan pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, maka penulis menganggap perlu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Penyusunan Warkah Melalui Kegiatan Digitalisasi Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat”