Dalam rangka melaksanakan LATSAR, CPNS diminta untuk membuat aktualisasi sebagai bentuk pemahaman dan penerapan mata pelatihan yang telah dipelajari sebelumnya sehingga dalam dirinya tertanam profesionalitas selama menjalankan tugas sebagai pelayanan publik. Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini Penulis mengangkat isu yang terjadi pada satuan kerja khususnya pada Subbagian Tata Usaha yaitu mengenai “OPTIMALISASI PENYIMPANAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN LAYANAN GOOGLE DRIVE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA”

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penilaian tanah dan ekonomi pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020, yakni menyediakan informasi nilai tanah dan properti, pengembangan penilaian dan pendayagunaan ekonomi, inventarisasi dan penyimpanan data peta zona nilai tanah merupakan salah satu bagian penting dalam penyediaan informasi nilai tanah berkaitan dengan akses data Peta Zona Nilai Tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar dan wadah penyimpanan yang terstruktur dalam format geodatabase agar memudahkan dalam pencarian ataupun permintaan informasi (query) data peta ZNT. Penyusunan laporan aktualisasi merupakan rangkaian dari kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang wajib dilaksanakan. Pada kegiatan Latsar CPNS ini, peserta Latsar diberikan pendidikan dasar agar memiliki nilai-nilai dasar (core values) ASN Ber-AKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Aktualisasi ini disusun dengan mengangkat nilai-nilai tujuh core values ASN tersebut.

Adapun isu yang penulis angkat yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Dengan Pengelompokan 2 Berdasarkan Kecamatan Dan Membuat Link Online Khusus Pendataan Berkas Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah”. Isu ini diangkat Untuk itu Pengelolaan berkas yang rapi akan sangat bermanfaat karena berkas yang terkelola dengan rapi akan memudahkan petugas untuk mencari berkas sehingga proses pengerjaan dan penyerahan kepada masyarakat tidak memakan waktu yang lama sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Dengan Pengelolaan Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Ruangan Seksi Penetapan Hak Dan Pentaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah diharapkan dapat dijadikan acuan dalam proses setiap kegiatan yang dilakukan khususnya pada Satuan Kerja Penulis saat ini. Sehingga marwah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan selalu terjaga.

Kemudian Demi Menjalankan fungsi ASN sebagai pelayanan publik yang professional dan berkualitas sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara maka kantor pertanahan kota Ternate telah melakukan digitalisasi warkah pertanahan, salah satunya dengan cara pemindaian/scan warkah buku tanah kemudian diupload ke system KKP agar nantinya akan dijadikan dasar untuk memberikan layanan secara elektronik. Pemindaian/scan yaitu proses perekaman, digitalisasi atau alih media dari dokumen/arsip fisik menjadi data atau file digital yang berbentuk image. Namun untuk saat masih terdapat Sebagian besar dokumen warkah buku tanah yang belum didigitalisasi, salah satunya terdepat pada kelurahan Santiong kecamatan Ternate Tengah kota Ternate, dari total 1.052 Buku tanah hanya terdapat 372 buku tanah yang sudah diupload sedangkan sisanya 725 buku tanah belum diupload ke system KKP. Padahal didalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

Temuan yang didapati pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah ialah belum optimalnya pengarsipan buku tanah program PTSL. Penyebabnya karena penyimpanan yang dilakukan tergabung dengan warkah dan masih merujuk kepada kebijakan lama. Berdasarkan kondisi diatas maka penulis membuat sebuah gagasan ide penyelesaian isu yang ada yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Buku Tanah PTSL melalui Penataan Secara Fisik dan Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah”.

Rancangan aktualisasi yang disusun oleh Penulis merujuk pada penataan data tunggakan penetapan hak tanah dan ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, pengolaan berkas tunggakan yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran masih dilakukan secara manual. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja atau kualitas kerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan Manajamen ASN, maka akan berkaitan dengan tidak masimalnya pelayanan publik yang juga akan mempengaruhi kualitas kerja pegawai karena adanya target yang tidak tercapai. Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan kurang maksimalnya penerapan budaya digital dalam lingkungan kerja yang menunjukkan bagian dari SMART ASN. Oleh karena itu, penulis beranggapan diperlukan penyajian data tunggakan yang memuat informasi detail, mudah diakses serta terjaga kemanannya. Dengan latar belakang berikut, maka penulis tertarik untuk menyusun rancangan aktualisasi yang berjudul “Digitalisasi Data Tunggakan Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau sebagai instansi yang menangani pertanahan diwilayah Kabupaten Sekadau telah menjalankan peran dan fungsi dalam hal permohonan pendafataran hak atas tanah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kendala dalam proses permohonan sertipikat tanah, banyak keluhan dari pemohon terkait minimnya akses informasi seputar pertanahan, ditambah dengan lambatnya proses penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan SOP seharusnya. Oleh karena itu pemanfaatan media digital tentunya bisa menjadi solusi dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran SMART ASN dan Managemen ASN yang didapatkan Peserta Latsar Cpns ketika mengikuti latihan dasar pada agenda 3 (tiga) demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan permohonan pendafataran hak atas tanah sekaligus menjadi ASN yang professional. Untuk itu, Peserta CPNS mengusulkan alternatif penyelesaian isu tersebut berupa “Optimalisasi Penggunaan Media Digital Sebagai Upaya Mengatasi Terhambatnya Proses Permohonan Hak Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau”.

Jika hal ini terus dibiarkan maka Potensi kerugian negara atas hilangnya barang yang disebabkan tidak adanya tertib administrasi melalui penatausahaan. Sehingga Pihak yang terkena dampaknya ialah pegawai dan stakeholder, dimana pegawai tidak dapat menggunakan barang sesuai tugas dan fungsinya dan stakeholder yang bertanggung jawab dalam penggunaan barang tersebut dapat terkena sanksi. Untuk itu diperlukan pengelolaan barang milik negara yang menitikberatkan pada ketelitian dan kecermatan dari pengelola barang milik negara di dalam seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik negara sebagai implementasi Manajemen ASN. Selain itu, dalam hal kode etik dan kode perilaku ASN yaitu pegawai seharusnya menggunakan  kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut dapat tercapai dan memecahkan permasalahan yang telah disebutkan maka penulis sebagai Calon Analis Keuangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN BerAKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini penulis memilih judul rancangan aktualisasi “Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo”.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sendiri terkait dengan jumlah pelayanan permohonan Pemberian Hak Milik baik perorangan maupun badan hukum tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang mengerjakan Konsep Risalah dan SK Pemberian Hak Milik. Terkait pengerjaan konsep Risalah Permohonan SK pemberian Hak Milik, dikerjakan secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan membaca data-data yang diberikan dan mengetikkan ulang data-data tersebut ke dalam aplikasi Microsoft Word. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang cukup banyak untuk membuat konsep risalah tersebut, ditambah lagi pegawai yang mengerjakan konsep Risalah dan SK bukan hanya mengerjakan layanan Hak Milik saja. Selain layanan Hak Milik pegawai pada Kelompok Substansi Penetapan Hak dan Ruang juga mengerjakan Risalah dan SK layanan Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaaan, dan Pensertipikatan Barang Milik Negara. Beralaskan dari kondisi tersebut, Penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul, “Efisiensi Waktu Pengerjaan Konsep Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Dalam Pelayanan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Pada Tahun 2022”.

Bahwa dengan banyaknya target bidang yang harus dicapai dan penyebaran lokasi pelaksanaan program PTSL pada 14 (empat belas) Desa/Kelurahan, maka Pegawai ASN maupun PPNPN yang terlibat sebagai Petugas baik dalam Satuan Tugas Fisik/ Satuan Tugas Yuridis maupun Satuan Tugas Administrasi harus dapat di optimalkan guna meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, dan salah upaya menurut Penulis adalah meningkatkan kemampuan dasar pegawai yang terlibat sebagai Satgas dalam mengoperasikan Aplikasi KKP/Dashboard PTSL. Melalui Laporan Aktualisasi dengan judul Pembuatan Infografis Digital tentang Alur Pengisian Data Pemohon PTSL sebagai Media Informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang merupakan upaya dari Penulis untuk meningkatkan atau mengoptimalisasikan pelaksanaan teknis Program PTSL.