|
Tuesday, 28 February 2023, 11:12
|
YOGA ASHARI RAMADHAN
|
LaporanAktualisasi-YogaAshariR.pdf
|
29 September 2022
|
Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi objek BPHTB adalah
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.4 Adapun, perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan tersebut meliputi: Jual beli, Tukar-menukar, Hibah, Hibah wasit,
Waris, Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, Pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan
Usaha, Pemekaran Usaha, dan Hadiah. Namun dari Perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah Jual beli, Tukar-menukar,
Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah, namun
pemberi hibah masih hidup), Hibah wasit (Perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan kepada penerima hibah namun belaku setelah pemberi hibah wasiat
meninggal dunia) dan Waris.
|
PEMBUATAN MEDIA INFORMASI TENTANG VALIDASI BPHTB TERHUTANG PADA SERTIPIKAT HASIL PTSL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POHUWATO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:21
|
Ahmad Afandi Maulana
|
(FINAL) LAPORAN AKTUALISASI_AHMAD AFANDI MAULANA, S.H._G4A31K3 (1).pdf
|
1 August 2022
|
Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan harus
menyusun strategi dan menemukan gagasan untuk mengantisipasi isu mengenai
penumpukan tunggakan berkas agar hal ini tidak menjadi masalah nantinya. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan performa
dalam pengerjaan berkas permohonan hak agar tidak terjadinya penumpukan berkas
tunggakan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis sebagai Peserta LATSAR CPNS
2022 menyusun rancangan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Pelayanan
Penetapan Hak atas Tanah melalui Online Database Surat Peringatan pada
Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan”
|
Peningkatan Pelayanan Penetapan Hak Atas Tanah Melalui Online Database Surat Peringatan Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:23
|
Alif Rahmadani
|
final aktualisasi alif rahmadani v3 G4A31K2.pdf
|
10 October 2022
|
Peta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian
sebagai sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah,
laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Peta juga menjadi representasi melalui
gambar suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukiman,
dan denah. Sedangkan arti dari kata tematik sendiri berdasarkan pada pengertian KBBI
adalah bersangkutan dengan suatu tema. Hal ini selaras dengan pengertian dari peta
tematik yaitu adalah salah satu jenis cara menginformasikan suatu data dengan tema
tertentu secara spasial.
Fungsi dari peta tematik sendiri di bidang pertanahan, khususnya pada ATR
BPN dapat diaplikasikan kedalam berbagai bentuk peta guna mengetahui berbagai
macam informasi seperti salah satunya adalah peta bidang tanah terindikasi kawasan
hutan.
Melalui kegiatan aktualisasi ini, penulis berkesempatan untuk memberikan
kontribusinya kepada negara dan instansi. Penulis membuat modul pembelajaran yang
nantinya dapat digunakan sebagai panduan dalam pembuatan peta bidang tanah
terindikasi kawasan hutan.
Dengan bantuan media teknologi yang ada untuk pembuatan modul
pembelajaran terkait pemetaan tematik, dimana peta yang dibuat dengan bantuan
aplikasi seperti AutoCAD dan aplikasi pemetaan seperti ArcGIS dan QGIS untuk
melakukan analisis spasial, diharapkan kedepannya selain dapat sebagai salah satu
sumber informasi dalam kegiatan kedepannya, panduan tersebut juga dapat
meningkatkan kompetensi ASN khususnya di kantor pertanahan Kabupaten
Bojonegoro dalam hal pembuatan peta.
|
PEMBUATAN PANDUAN TERKAIT PEMETAAN BIDANG TANAH TERINDIKASI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:25
|
ANNISA DENAR OKTAVANIA
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL_ANNISA DENAR OKTAVANIA_G4A31K3.pdf
|
11 October 2022
|
Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Pertanahan diimbau untuk turut
mendukung perluasan jangkauan pemasaran produk UMKM melalui koordinasi dengan
para pelaku UMKM binaan Bidang/Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Berdasarkan
arahan tersebut, saat ini telah ditampilkan beberapa produk UMKM di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sampang dalam sebuah lemari kaca yang berada di dekat loket. Namun
adanya keterbatasan ruang menyebabkan tidak semua produk hasil UMKM dapat
ditampilkan. Selain itu keterbatasan ruang juga menyebabkan tidak banyak informasi
yang dapat disajikan. Pada setiap produk yang ditampilkan hanya terdapat keterangan
nama produk, nama UMKM dan nomor handphone untuk pemesanan secara langsung
kepada pemilik UMKM. Tampilan yang ada tentunya kurang dapat menarik masyarakat
untuk mencari tahu tentang produk terkait.
Hal ini perlu ditindaklanjuti karena jika terus diabaikan maka produk - produk
tersebut hanya akan menjadi pajangan yang tidak mampu menarik minat masyarakat dan
tujuan utama dari kegiatan ini yaitu untuk memperluas jangkauan pemasaran produk
UMKM Kabupaten Sampang belum bisa tercapai secara optimal. Terkait dengan
manajemen ASN hal ini belum selaras dengan tugas ASN yaitu memberikan pelayanan
publik yang profesional dan berkualitas kepada para pengusaha UMKM. Sehingga akan
lebih baik jika terdapat media yang dapat memberikan informasi lebih banyak tentang
produk UMKM dengan tampilan yang menarik.
|
OPTIMALISASI KELENGKAPAN DAN TAMPILAN INFORMASI PRODUK UMKM DENGAN MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:28
|
Awang Yudhihana
|
Optimalisasi Informasi Digital Proses Pendaftaran Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.pdf
|
10 October 2022
|
Salah satu contoh layanan pendaftaran tanah yaitu pendaftaran tanah
pemerintah, baik milik pemerintah pusat maupun milik pemerintah daerah. Dalam
rangka mewujudkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian
Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan
Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Selain itu program
pensertipikatan ini juga memiliki maksud agar tanah yang dimiliki dan dikelola
negara dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan
Tertib Hukum. Namun tugas besar dalam layanan pendaftaran tanah dalam rangka
mewujudkan kepastian hukum dan tertib adminstrasi pertanahan seringkali
mendapatkan hambatan dalam proses pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini
pendaftaran tanah pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peserta dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah pemerintah di Kantor Peertanahan Kabupaten Tanah Bumbu,
masih belum memanfaatkan teknologi digital dalam informasi pendaftaran tanah
pemerintah, sehingga hal ini mengakibatkan adanya kebingunan dari pendaftar atau
instansi guna mendaftarkan tanah aset miliknya, selain itu juga menimbulakan
permasalahan lain seperti pendaftaran tanah pemerintah baik itu tanah milik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Tanah aset BUMN, berdasarkan hal
tersebut pendaftaran tanah pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah
Bumbu yang belum memanfaatkan media digital guna informasi, dapat dikatakan
belum selaras dengan pembelajaran SMART ASN dan Manajemen ASN yang
didapatkan peserta ketika mengikuti latihan dasar pada agenda 3 (tiga).
|
OPTIMALISASI INFORMASI DIGITAL PROSES PENDAFTARAN TANAH PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:30
|
Azelia Gayaputri
|
LAPORAN AKHIR_AZELIA GAYAPUTRI_G4A31K4.pdf
|
14 October 2022
|
Kompetensi yang harus dikembangkan CPNS adalah kompetensi yang
meliputi kemampuan menunjukkan sikap bela negara, mengaktualisasikannilai
dasar dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta menunjukkan penguasaan
kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Selain itu, CPNS juga
harus mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung
terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi
Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil. Selain itu, CPNS harus mampu pula untuk mengaktualisasikan substansi
mata pelatihan yang telah dipelajari dalam suatu rancangan aktualisasi.
Rancangan aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan
kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga
bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu.
Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, maka telah dilakukan environmental
scanning pada unit kerja terkait isu-isu yang menjadi perhatian.
|
BerAKHLAK PEMANFAATAN GOOGLE SLIDE SEBAGAI MEDIA PEMBERITAHUAN AKURAT (REALTIME REPORTING SYSTEM) DALAM PENINGKATAN KINERJA SUBDIREKTORAT PENETAPAN HAK TANAH PEMERINTAH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:38
|
Azhar Rahadiyan Anwar
|
Laporan Aktualisasi_Azhar Rahadiyan Anwar.pdf
|
13 October 2022
|
Permasalahan timbul ketika pencarian Buku Tanah memerlukan waktu yang lama
atau bahkan terkadang tidak ada atau terselip. Hal ini akan menghambat perbuatan
hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah yang tercantum dalam Buku
Taah tersebut. Selain berdampak kepada masyarakat hal ini juga akan berdampak
kepada Kantor Pertanahansendiri seperti semakin banyaknya tunggakan pekerjaan,
citra Kantor Pertanahan yang berpotensi menurun dimata Masyarakat, dan Pelayanan
yang diberikan menjadi tidak professional. Dalam kaitannya dengan Kantor Pertanahan
Kabupaten Blitar, dapat dikatakan bahwa pengarsipan Buku Tanah masih belum
berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yakni Pertama,
banyaknya jumlah buku tanah yang harus diarsipkan oleh Kantor Pertanahan sebagai
akibat dari banyaknya jumlah target dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan
Pendaftaran Tanah secara 4enyusun/pekerjaan rutin. Kedua, baru tersedianya ruang
khusus untuk menyimpan atau mengarsipkan Buku Tanah di kantor yang baru. Ketiga,
Adanya perpindahan Kantor Pertanahan Blitar yang semula berada di Kota Blitar
menjadi berada di Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar. Keempat, belum otpimalnya
penggunaan teknologi yang ada. Kelima, adanya perubahan konsep pengarsipan yang
5
semula Buku Tanah terpisah dengan Surat Ukur berubah menjadi satu kesatuan dalam
pengarsipan.
|
OPTIMALISASI PENGARSIPAN BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DENGAN METODE PENATAAN KEMBALI, KLASIFIKASI, DAN DIGITALISASI BUKU TANAH DAN SURAT UKUR (KECAMATAN GARUM, DESA SUMBERDIREN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:40
|
Briant Armiadi Aji
|
Laporan aktualisasi final.pdf
|
10 October 2022
|
Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya
menyangkut hajat hidup orang banyak, jika dilihat dari kebutuhan instansi yang memerlukan tanah
untuk keperluan pembangunan, dapat di mengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangat
terbatas, karena itu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik
masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan hukum adat maupun hak-hak
lainnya menurut UUPA.
Proses pembebasan tanah tidak terlepas dengan adanya masalah ganti kerugian, maka di
perlukan inventarisasi dan identifikasi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi maka baru dilakukan pembayaran ganti kerugian kemudian di lanjutkan
dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.
Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam
menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat. Padahal Pelaksana
pengadaan tanah sudah menggunakan tim kajian penilai tanah yang independent sesuai dengan
hasil inventarisasi dan identifikasi. Masyarakat yang menolak besarnya ganti kerugian seringkali
diam saja tidak melakukan keberatan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini yang menimbulkan
hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
|
PEMBUATAN LEAFLET MENGENAI ALUR KEBERATAN BENTUK GANTI KERUGIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:44
|
Defa Herdianta Saputra
|
LAPORAN AKTUALISASI_DEFA HERDIANTA SAPUTRA_G4A31K3_FINAL_REVISI.pdf
|
2 August 2022
|
Dampak yang akan timbul jika penyajian peta pendaftaran kualitas yang baik
dan lengkap tidak segera dimaksimalkan adalah (a) akan menyebabkan timbulnya
sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada satuan kerja, (b) tingginya jumlah
tumpang tindih pemilikan maupun penguasaan tanah (c) masyarakat tidak
mendapatkan kepastian hukum hak atas tanahnya melalui peta pendaftaran tanah, (d)
dampak luasnya permasalahan agraria/pertanahan yang dibiarkan maka kesejahteraan
masyarakat terganggu.
Permasalahan belum terpetakannya bidang K4 menunjukkan peran ASN
sebagai pelayanan publik, belum diterapkan dengan baik kepada masyarakat. Kode etik
dan kode perilaku yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang
mana setiap ASN diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung
jawab, berintegritas tinggi, cermat dan teliti belum terlaksana khususnya pada
permasalahan belum terpetakannya bidang K4. Pada aspek smart ASN, timbulnya
permasalahan tersebut menggambarkan adanya sikap kurang siap terhadap
perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini. Hal ini tentu kerangka digital
berupa budaya digital dan etika digital belum terbentuk pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan bidang tanah K4,
penulis mencoba melakukan optimalisasi penyelesaian bidang tanah K4 melalui
kegiatan pemetaan dan survei pertanahan.
|
Optimalisasi Penyelesaian Bidang Kluster 4 (K4) Melalui Pemetaan dan Survei Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 11:47
|
Dendy Darmawan
|
Laporan Aktualisasi Pembuatan Platform Online Untuk Membantu Inventarisasi Aktivitas Pada Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II.pdf
|
13 September 2022
|
Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS mewajibkan peserta untuk
melaksanakan dan mengaplikasikan materi dan nilai-nilai yang diperoleh selama
masa pembelajaran pada proses habituasi di satuan kerja masing-masing.
Pengaplikasian nilai-nilai ini dapat dilihat pada kegiatan penyusunan Laporan
Rancangan Aktualisasi, Pelaksanaan Aktualisasi, dan Laporan Akhir Aktualisasi.
Laporan Aktualisasi berisi hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan dari rencana
aktualisasi yang sudah dibuat sebelumnya. Isu-isu yang diperoleh akan ditapis
sehingga mendapatkan isu prioritas yang kemudian akan diajukan gagasan
pemecahan masalah dalam bentuk rencana kegiatan. Sedangkan pada Laporan
Aktualisasi berisi laporan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.
Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat aktualisasi dengan isu
yang ada di Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II, yaitu
“Belum Optimalnya Inventarisasi Daftar Aktivitas dan Secara Lengkap dan Realtime di Lingkungan KTPP”. Isu ini penulis ambil karena manajemen dalam
melaksanakan tugas di Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah
II sangat krusial. Dengan adanya solusi dari sisi manajerial, maka kinerja ASN
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan semakin meningkat.
|
PEMBUATAN PLATFORM ONLINE UNTUK MEMBANTU INVENTARISASI AKTIVITAS PADA SUBDIREKTORAT PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH WILAYAH II
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXI
|
|