Materi pembelajaran distance learning dari Pelatihan Dasar CPNS ini meliputi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS (BerAKHLAK), kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance, serta materi pelatihan habituasi. Kemudian, diberikan tugas untuk menyusun laporan aktualisasi yang mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dengan permasalahan atau isu strategis yang ada dalam instansi satuan kerja masing-masing peserta Latsar. Aktualisasi yang dilaksanakan penulis, didasarkan pada salah satu permasalahan yang diangkat dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, yaitu meningkatnya jumlah kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yang didapatkan dari data pengaduan dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengambil gagasan pemecahan isu yaitu “Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan melalui Pamflet dan Media Sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan”. Diharapkan dengan dibuatnya konsep tersebut pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai menjadi lebih efektif dan efisien dan memudahkan pegawai dalam melakukan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Selama ini sistem pengarsipan masih belum tertata dengan baik dan menggunakan sistem manual dimana dokumen masih disimpan kedalam map-map yang kemudian disusun kedalam rak lemari yang kurang memadai dan pengelompokkan jenis dokumen yang tidak tersusun secara berurutan. Oleh karena itu, arsip yang disimpan ini mudah rusak dan rawan hilang. Padahal perkembangan teknologi informasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia berjalan dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat menuntut untuk dapat menyesuaikan dengan penggunaan media berbasis digital. Melihat persoalan diatas, maka diperlukan metode baru untuk mempercepat proses pencatatan dan pencarian arsip yang lebih efektif sehingga diperlukan perubahan pola kerja dari penyimpanan arsip manual menjadi penyimpanan berbasis digital dengan menggunakan Google Drive untuk meningkatkan pengarsipan dengan baik secara efektif dan efisien.

Peta zona nilai tanah dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bentuk dari memperoleh informasi nilai tanah atas objek tanah yang dikehendaki sebagai pertimbangan maupun referensi dalam hal perolehan informasi nilai tanah. Namun pada praktiknya, pemohon yang datang untuk melakukan permohonan informasi nilai tanah tersebut sangat minim. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan terhadap peta zona nilai tanah dalam hal ini informasi nilai tanah kurang maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan nilai Manajemen ASN dalam hal fungsi ASN sebagai pelayan publik yang seharusnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas belum maksimal penerapannya, karena pada praktiknya kurang memaksimalkan adanya pemanfaatan pada layanan informasi nilai tanah. Nilai Smart ASN juga tidak tercermin dalam hal ini karena tidak adanya pemanfaatan era yang serba digital atau transformasi digital pada keberlangsungan suatu kegiatan pelayanan. Sehingga minimnya informasi yang tersebar pada masyarakat secara luas.

Dari ketiga isu yang dapat penulis identifikasi di atas, isu belum efisiennya pengerjaan berkas LINTOR menjadi isu utama yang diangkat dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, mengingat program ini mulai berlangsung kembali sejak bulan Juli 2022 lalu. Gagasan rancangan aktualisasi yang diajukan penulis berupaya untuk menyelesaikan isu potensi ketidakakuratan maupun tidak konsistennya input data, serta pembentukan satu data yang terintegrasi melalui pemanfaatan sumber daya yang telah ada. Dengan demikian, penulis mengajukan judul aktualisasi berupa Penyusunan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Lapang secara digital dengan Mail Merge dan Cloud Storage dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Pengerjaan Berkas LINTOR di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Pemilihan gagasan ini dilakukan guna memudahkan pegawai di seksi P2 untuk mengadopsi tahapan kegiatan yang ada ke dalam rutinitas pekerjaan harian. Penerapan gagasan ini tidak terlepas dari konsep SMART ASN yang mununtut seluruh ASN dapat melek teknologi dan dapat memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas maupun kuantitas hasil kerja. Secara rinci, pengerjaan berkas secara digital melalui satu data yang terintegrasi ini menerapkan kolaborasi digital antar pegawai, khususnya di seksi P2. Selain itu, kolaborasi ini menuntut adanya kecakapan menggunakan perangkat, khususnya perangkat komputer yang telah umum digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Diharapkan gagasan aktualisasi yang diangkat ini dapat membantu mempercepat proses pemberkasan pada program LINTOR yang dikerjakan oleh seksi P2 Kantah Kab. Tuban yang saat ini mulai berjalan hingga sistem penunjang yang lebih lengkap tersedia layaknya pada program PTSL. Di masa yang akan datang, gagasan kreatif seperti ini dapat diadopsi kembali untuk program-program maupun kebijakan pertanahan lainnya yang masih belum difasilitasi dengan sistem yang mendukung.

Perlunya optimalisasi tata kelola pada manajemen penyimpanan arsip pengadaan tanah secara digitalisasi akan melibatkan banya pihak, yaitu pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, warga desa yang terkena dampak proyek tol, dan stakeholder terkait (PPK, PPAT, Camat, Perangkat Desa, Dinas Pertanian, Kemenkeu, dan lainlain). Apabila isu ini tidak ditindaklanjuti, maka akan berdampak pada kondisi penyelenggaraan pertanahan di Kabupaten Probolinggo yang masih harus menyesuaikan dengan keadaan di kantor baru seperti penataan pertanahan yang belum efisien dan bahkan tercecernya arsip-arsip data-data penataan pertanahan sehingga kondisi tersebut menyebabkan beberapa masalah yang salah satunya berakibat kurang optimalnya mutu dan kualitas pelayanan pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Bertitik tolak dari hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo membutuhkan penyesuaian khususnya dalam hal optimalisasi penataan data pertanahan dalam rangka peningkatan kinerja.

Dalam hal penguasaan tanah hal ini berkaitan dengan sub seksi pemeliharaan data, yang mana terkait dengan penguasaan tanah setelah adanya peralihan hak atas tanah. Dalam prakteknya ditemukan berbagai macam permasalahan di bidang peralihan ha katas tanah. Permasalahan tersebut diantaranya, masih adanya berkas yang dilampirkan buram sehingga tidak dapat dibaca dan tidak dapat memberikan informasi yang pasti, selain itu untuk blangko kelengkapan berkas yang ada belum dilakukan pembaharuan dengan penambahan beberapa kelengkapan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Permasalahan lain yaitu masih banyaknya warkah yang tidak berada di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dikarenakan Kota Banjarbaru merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Banjar pada tahun 2000, sehingga untuk warkah-warkah pertanahan yang terbit sebelum tahun tersebut masih berada di tempat penyimpanan arsip Kabupaten Banjar. Selain itu, untuk penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru mencanangkan rencana untuk Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru menuju Zona Integritas, namun belum optimalnya sosialisasi terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap pegawai untuk menuju Zona Integritas, hal ini menjadi penghambat untuk menjalankan hal tersebut.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperkenalkan layanan elektronik bernama “Loketku”. Melalui layanan elektronik “Loketku” tersebut, masyarakat dapat terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas permohonan lalu mengunggahnya. Alur perjalanan berkas dapat secara real time dipantau melalui aplikasi “Sentuh Tanahku”. Demikian juga apabila ada pertanyaan, masyarakat dapat langsung bertanya melalui menu tanya berkas. Sehingga, pemohon tidak perlu datang berulang kali ke Kantor Pertanahan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan review berupa rating dan ulasan terhadap layanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan. Jenis layanan yang dapat dilayani melalui aplikasi “Loketku” disesuaikan dengan kesiapan masing-masing Kantor Pertanahan. Jumlah layanan disesuaikan dengan kesiapan Kantor Pertanahan, namun ada beberapa jenis layanan yang sifatnya wajib, seperti pendaftaran tanah pertama kali. Program transformasi digital ini sayangnya tidak diikuti antusiasme masyarakat sebagai calon pemohon layanan pertanahan. Aplikasi layanan pertanahan mandiri “Loketku” tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, khususnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

“Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA yaitu seperti: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian”. Jelas masalah pertanahan ini merupakan masalah yang prinsipil yang harus selalu dijaga/dilindungi oleh Pemerintah akan kegunaannya dan fungsi dan kepemilikan haknya. Setiap pemegang hak atas tanah senantiasa selalu mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum serta diberlakukan yang sama di depan hukum demi sebuah keadilan sehingga manfaat dan fungsi dari pada tanah dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu hambatan dalam sertipikasi tanah aset ialah kurangnya penyampaian informasi terkait syarat permohonan sertipikasi tanah aset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dampak dari kurangnya informasi adalah sering adanya kekurangan berkas permohonan sertipikasi tanah aset, kesalahan penulisan data, dan/atau kekosongan keterangan/penulisan data pada berkas. Sertipikat hak atas tanah adalah produk hukum oleh karena itu sebagai dasar penerbitannya harus berdasarkan atas hukum. Dalam penerbitan sertipikat tanah aset harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu pentingnya penyampaian informasi terkait permohonan tanah aset agar seluruh persyaratan yang harus ada pada berkas permohonan sertipikasi tanah aset diketahui oleh pemohon dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sehingga berkas yang diajukan mampu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dan berkas permohonan yang masuk dapat langsung di proses.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi di satuan unit kerja Penulis yaitu di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, Penulis melihat terdapat isu belum terdigitalisasinya pencatatan peminjaman buku tanah antar pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, yang mana apabila pencatatan peminjaman buku tahah dilakukan secara digitalisasi, ditakutkan buku register yang manual akan mengalami kerusakan atau hilang. Sesuai dengan tugas dan fungsi seksi 2 terkait dengan pemeliharaan data hak tanah yaitu berupa kegiatan penyimpanan, sudah seharusnya petugas menjaga keamanan buku tanah yang merupakan dokumen milik negara dan alat bukti hukum, di era digital seperti saat ini, seharusnya pegawai mengimplementasikan kedudukan dan peran sebagai ASN yaitu dengan menggunakan pencatatan peminjaman buku tanah antar pegawai secara digital  guna mengurangi resiko hilang atau rusaknya buku register peminjaman buku tanah. Terkait data-data hak tanah sudah dilakukan secara digitalisasi melalui KKP. Namun, kegiatan tersebut hingga saat ini masih dilakukan dengan cara menulis pada buku register untuk peminjaman buku tanah. Dengan zaman yang serba digital ini, maka perlu dilakukan digitalisasi terhadap pencatatan peminjaman buku tanah antar pegawai, karena dengan mendigitalisasikan semua kegiatan akan dirasa lebih efektif dan efisien serta keamanan data akan lebih terjaga, serta menghindari hilangnya buku register dan juga hilangnya buku tanah itu sendiri.