|
Thursday, 17 March 2022, 09:29
|
NURUS SHOLICHIN
|
AKSI PERUBAHAN NURUS SHOLICHIN, APtnh, MM (1) - novita dewi.pdf
|
17 June 2020
|
Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagai bagian dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengemban tugas
dan fungsinya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan pertanahan secara
luas merata dan menyeluruh ke masyarakat pengguna layanan namun dalam
pelaksanaannya ada beberapa kendala dan hambatan.
Dalam pelayanan permohonan layanan informasi nilai tanah/ZNT masih sangat
rendah sehingga pemanfaatan Peta Zona Tanah untuk eksternal tidak maksimal.
Adapun dasar hukum dalam pelayanan informasi zona nilai tanah ini yaitu:
1. UU No.28/2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PP 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Peraturan Kepala BPN RI NO.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan.
4. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. PT.03.01/299/II/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 yang ditujukan kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang Pemanfaatan Peta
Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
|
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH MELALUI LAYANAN INFORMASI NILAI TANAH DENGAN “SI INTAN “ PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2020
|
I
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:33
|
Asep Heri
|
Aksi Perubahan-Dr. Asep Heri,SH.,MH._compressed.pdf
|
23 October 2020
|
Salah satu Strategic Goal Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 adalah
“Mewujudkan Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan dan
pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi
informasi”. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai bagian dari
Kementerian ATR/BPN dalam mengemban tugas dan fungsinya selalu berusaha
untuk memberikan pelayanan pertanahan secara transparan, cepat, tepat,
mudah, dan murah, dan menyeluruh kepada masyarakat pengguna layanan
namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala dan hambatan yaitu data
pertanahan belum seluruhnya digitalisasi dan divalidasi, kualitas data
12
pertanahan kurang memadai, kurang disiplinnya petugas dalam tata kelola
penyimpanan warkah, kurang kompeten petugas pengelola warkah (SU, buku
tanah, warkah) dan pengamanan data pertanahan masih kurang.
Kantor Pertanahan didorong untuk terus menerus melakukan inovasi
layanan, menciptakan Kantor Pertanahan modern/papperless, layanan secara
elektronik, sehingga tahun 2025 menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata
ruang yang berstandar dunia. Oleh karena itu untuk mewujudkannya semua
harus ada komitmen dari seluruh insan ATR/BPN untuk mengoptimalkan alih
media data pertanahan dari analog menjadi digital, melaksanakan kegiatan
mengintegrasikan data pertanahan, mewujudkan peta pendaftaran tanah yang
berkualitas/one map policy, pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat akan
lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Kementerian melayani, profesional dan
terpercaya sehingga tercipta penyelenggara pemerintahan yang baik (Good
Governance).
|
PERCEPATAN PERUBAHAN DATA PERTANAHAN (ALIH MEDIA DATA) MENUJU LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN BERKELAS DUNIA (PAPPERLESS) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2020
|
II
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:35
|
SEPYO ACHANTO
|
Laporan Aksi Perubahan PKA II 2020.pdf
|
13 August 2020
|
Pelayanan yang berkaitan dengan pengukuran pelaksanaannya
sangat tergantung dengan faktor SDM sebagai petugas lapang. Jadi
pelaksanaan kegiatan pengukuran murni tergantung dedikasi dan
kepribadian personal yang harus di manage yang baik .Kondisi yang ada
Pelatihan Kepemimpinan Administrator TK. II Angjkatan II Tahun 2020 10
banyaknya pengaduan dan tunggakan pekerjaan di jenis layanan yang
memerlukan kegiatan pengukuran seperti layanan : Pengakuan
hak,Permohon hak, perpanjangan Hak dan Pemecahan/Penggabungan.
Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan pelayanan
publik berbasis elektronis masih terkendala dengan minimnya data
pertanahan ( Buku tanah dan Surat Ukur ) yang belum tervalidasi dan
terintegrasi secara elektronik . Dan juga kegiatan pelayanan pengukuran
belum memberikan rasa nyaman kepada pengguna layanan dan
menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi
Kementrian ATR/BPNBerdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut,
penulis menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini dengan judul
“PENINGKATAN PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI
PENYEMPURNAAN KUALITAS DATA DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
|
PENINGKATAN PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI PENYEMPURNAAN KUALITAS DATA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2020
|
II
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:37
|
BUDIONO
|
Laporan Aksi Perubahan.pdf
|
17 August 2020
|
Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia melalui program PTSL sudah memiliki
target PTSL yang tergolong besar setiap tahunnya. Sehingga jenis permasalahan yang
dihadapi juga mirip untuk masing-masing Kantor Pertanahan. Melalui Program Trisula
yang rencananya akan dilaksanakan berbarengan dengan program PTSL ini diharapkan
tidak menjadi kendala bagi pelaksanaan PTSL. Dalam menjalankan kegiatan PTSL ini
terdapat hambatan yang berpengaruh pada sistem kinerja untuk masing-masing kantor
pertanahan. Di dalam Juknis PTSL tahun 2020 menerangkan bahwa ketersediaan alat dan
jumlah SDM tidak menjadi masalah atau hambatan pada kegiatan ini. Secara teknis yang
menjadi hambatan untuk penyelesaian PTSL pada Wilayah Jawa Tengah lengkap tahun
2023 adalah kesulitan dari ploting K4 pada peta kerja yang nantinya melalui Pogram
Trisula ini justru akan mampu membentuk Peta Kerja serta mendaratkan K4 dengan
bantuan informasi dari Desa. Dengan demikian, Trisula akan mampu meminimalisasi
sengketa serta mampu menetapkan batas desa. Dalam tiga tahun, yaitu dimulai dari 2021
sampai dengan tahun 2023, Trisula diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten
Wonosobo Lengkap.
|
PROGRAM TRISULA MEWUJUDKAN KABUPATEN WONOSOBO LENGKAP TAHUN 2023
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKA
|
2020
|
II
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:41
|
SUDARMAN HARJASAPUTRA
|
AKSI PERUBAHAN_Sudarman0712.pdf
|
5 October 2020
|
Kegiatan pendataan bersama antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Kota dan
Perangkat Desa sangat berperan dalam meningkatkan kualitas dan melakukan
verifikasi data dilapangan sebelum data tersebut di impor ke dalam data base dan digunakan bersama dengan konsep berbagi service untuk layanan
terpadu/Samsat Pertanahan. Kegiatan berbagi service ini diharapkan menjadi
layanan terpadu antar Lembaga dalam melayani masyarakat.
|
MEWUJUDKAN LAYANAN TERPADU/SAMSAT PERTANAHAN UNTUK MEMPERBAIKI PERINGKAT EODB INDONESIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
III
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:45
|
NURHIDAYAT AGAM
|
Nurhidayat Agam - Lap Akper -Juknis 3D Cad-final.pdf
|
12 October 2020
|
Pentingnya pregulasi Pengukuran dan Pemetaan 3D Kadastral ini juga dilihat
kebutuhan daru dunia usaha. Salah satu yang bersifat strategis, dapat dicermati pada
dinamika bisnis di lokasi berpola TOD (Transit Oriented Development), seperti yang telah
dilaksanakan oleh PT. MRT Jakarta. Diperhitungkan terdapat potensi komersial pada lokasi
ini sebesar Rp. 240 Trilyun setahun. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional di areal TOD, salah satunya tentang Pendaftaran Hak atas Ruang.
Karateristik bisnis TOD mencakup penggunaan dan pemanfaatan pada permukaan tanah
(bidang), ruang di atas tanah serta ruang di bawah tanah. Hal ini tentunya akan
membutuhkan regulasi Pendaftaran Hak atas Ruang, yang di dalamnya melingkupi
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 3D.
Berdasarkan isu-isu yang harus ditangani unit di Subdirektorat Pemetaan Kadastral,
maka judul Aksi Perubahan yang dipilih adalah : “Peningkatan Kinerja Kegiatan Pengukuran
dan Pemetaan Kadastral melalui Percepatan Perumusan Petunjuk Teknis Pengukuran dan
Pemetaan 3D Kadastral”
|
Peningkatan Kinerja Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral melalui Percepatan Perumusan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan 3D Kadastral
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2020
|
III
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:47
|
SRI DAMAR AGUSTINA
|
Laporan Aksi Perubahan_Sri Damar Agustina_upload 1.pdf
|
17 December 2020
|
Langkah untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai Rencana Tata Ruang
dilakukan melalui penyusunan Dokumen sinkronisasi program pembangunan jangka
menengah dan penyusunan Dokumen sinkronisasi program pembangunan jangka 1
2
tahun. Dokumen sinkronisasi program pembangunan jangka menengah (PRIMA
BARATA) diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen sinkronisasi
program jangka 1 tahun (PRITA BARATA) diharapkan dapat menjadi referensi dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian kedua
dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan program
pemanfaatan ruang di daerah.
Secara lebih mendalam, gambaran di atas dan untuk memenuhi
tercapainya tujuan sinkronisasi program pembangunan akan ditindaklanjuti melalui
aksi perubahan ini dengan judul peningkatan pelaksanaan pemanfaatan ruang secara
holistik melalui penyusunan dokumen teknis (Doktek) daerah menggunakan sistem
informasi pemanfaatan ruang (Sifataru)
|
PENINGKATAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SECARA HOLISTIK MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS (DOKTEK) DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN RUANG (SIFATARU)
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2020
|
III
|
|
|
Monday, 21 March 2022, 09:38
|
AGUS PURWANTO
|
LAPORAN AKHIR RAP FINAL-AGUS PURWANTO.pdf
|
22 April 2021
|
Pada saat pelaksanaan migrasi peta analog menjadi peta digital yang di
plotting dalam peta pendaftaran Geo KKP tidak melalui proses verifikasi dan
validasi sehingga peta pendaftaran digital saat diperlukan untuk pelayanan
pertanahan bidang-bidang tanah harus dilakukan reposisi, translasi, rotasi serta
pengecekan lapangan karena peta yang ada tidak akurat. Sehingga dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Sengketa
pertanahan terjadi karena adanya tumpang tindih sertipikat, karena banyaknya
bidang-bidang tanah yang belum terpetakan dan belum tervalidasi di dalam peta
digital. Untuk mempercepat pelaksanaan pembuatan peta kota lengkap di Kota
Probolinggo diperlukan suatu terobosan dengan pola TRIJUANG yang melibatkan
3 unsur kekuatan yaitu Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, Pemerintah Kota
dan pihak kelurahan. Dengan sinergi 3 komponen ini diharapkan tujuan akan
tercapai, karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota, petugas
kelurahan yang turun langsung bersama-sama dengan petugasn Kantor
Pertanahan Kota Probolinggo. Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis
menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini dengan judul “Strategi Menuju Kota
Lengkap Bekerjasama Dengan Dinas PUPR Kota Probolinggo”.
|
“STRATEGI MENUJU KOTA LENGKAP BEKERJASAMA DENGAN DINAS PUPR KOTA PROBOLINGGO” DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2021
|
I
|
|
|
Monday, 21 March 2022, 09:40
|
Agus Suprapta
|
LAPORAN AKSI PERUBAHAN AGUS SUPRAPTA.pdf
|
21 April 2021
|
Pada saat ini tugas layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pengaturan Tanah Pemerintah belum memanfaatkan teknologi digital secara
optimal. Keberadaan komputer, laptop dan printer sekedar digunakan untuk
mengetik, belum digunakan untuk kegiatan yang lebih besar seperti untuk
pengolahan data, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pertanggungjawaban,
sehingga sulit untuk memenuhi target waktu sebagaimana telah diatur dalam
peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasonal.
|
PERCEPATAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PENETAPAN HAK PENGELOLAN SECARA ONLINE PADA DIREKTORAT PENGATURAN TANAH PEMERINTAH
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKA
|
2021
|
I
|
|
|
Monday, 21 March 2022, 09:46
|
DEDYSURYADI
|
LAPORAN AKSI PERUBAHAN_compressed.pdf
|
21 April 2021
|
Zona
Integritas merupakan predikat
yang diberikan kepada
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai
komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi
birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) merupakan predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian
besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sementara Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) merupakan predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas Pelayanan Publik.
Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh adalah Kantor Pertanahan Pertama
di Propinsi Jambi yang telah melakukan Pencanangan Zona Integritas akan tetapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan predikat
WBK/WBBM. Salah satu faktor Kantor Pertanahan Kota Sungai
Penuh belum mendapatkan Predikat WBK adalah kurang optimalnya dalam pelaksanaan penyelesaian proses pelayanan, baik itu pelayanan
permohonan pendaftaran hak maupun pengelolaan pelayanan pengaduan.
Dalam Pelaksanaan pelayanan Kantor
pertanahan Kota Sungai
Penuh masih bersifat
formalitas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional pelayanan dimana penyerahan produk sering melebihi
jangka waktu yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu adanya suatu terobosan percepatan
penyelesaian pelayanan yang sifatnya bisa memberikan
jaminan kepada pemohon tentang kepastian jangka waktu selesainya proses
pelayanan.
|
PERCEPATANPELAYANANPENDAFTARANTANAHDENGANMEMANFAATKANSPREDSHEETGOOGLEDANQRBARCODEDIKANTORPERTANAHANKOTASUNGAIPENUHMENUJUPREDIKATWBK/WBBM
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKP
|
2021
|
I
|
|