|
Monday, 14 March 2022, 19:04
|
Amin Marzuki
|
LAP_Amin_Marzuki_14122020.pdf
|
3 November 2020
|
Dengan integrasi tata ruang dan pertanahan, kemudian di
informasikan kepada pemilik dan calon pembeli tentang peruntukan
lahannya sehingga meningkatkan awareness terhadap kebijakan tata
ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi
pendorong mengapa informasi kebijakan penataan ruang yang sudah
ditetapkan dalam peraturan daerah ini perlu terinformasi kepada pemilik
lahan atau bahkan calon pembeli. Sehubungan dengan hal tersebut
dipandang perlu merancang aksi perubahan “Penambahan Informasi Tata
Ruang dalam SKPT dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah”
|
PENAMBAHAN INFORMASI TATA RUANG DALAM SKPT DAN PENGECEKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 19:09
|
Anugerah Satriowibowo
|
Laporan Aksi Perubahan Anugerah Satriowibowo.pdf
|
9 October 2020
|
Pembahasan mengenai kebijakan dan arahan terhadap isu strategis ini
dilakukan dalam Rapat Pimpinan. Rapat Pimpinan memiliki peranan penting
dalam menentukan kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN dimana dalam
rapat ini dihadiri unsur-unsur pimpinan Menteri ATR/BPN seluruh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama Pusat, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN dan
Pejabat Administrator yang ditunjuk. Rapat Pimpinan juga dapat berdampak
kepada pihak internal maupun eksternal karena kebijakan atau arahan yang
perlu ditindaklanjuti dalam rapat memiliki pengaruh terhadap stakeholders lain.
Selama ini belum terdapat sistem yang dapat melakukan monitoring arahan dan
tindak lanjut rapat melalui sebuah sistem yang berbasis digital. Mayoritas
pelaksanaan monitoring arahan dan tindak lanjut hanya dilakukan secara
manual dan tidak tersistem. Monitoring yang selama ini dilakukan umumnya
hanya berdasarkan catatan pada buku agenda masing-masing peserta rapat
atau hanya secara lisan diingat oleh para peserta rapat. Hal ini menimbulkan
resiko bahwa arahan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan tersebut menjadi
terlewat atau tidak dilakukan oleh unit kerja terkait. Untuk itu dibutuhkan
sebuah solusi agar Menteri ATR/Kepala BPN atau Sekretaris Jenderal dapat
melakukan monitoring atas progress tindak lanjut dari Rapat Pimpinan kepada
unit kerja terkait melalui pengembangan aplikasi rapat.atrbpn.go.id.
|
MONITORING ARAHAN DAN TINDAK LANJUT RAPAT PIMPINAN MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI RAPAT.ATRBPN.GO.ID
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 19:12
|
LESSYANA DESTIN
|
LAP AKSI PERUBAHAN-DESTIN perbaikan feedback 2.pdf
|
2 December 2020
|
Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi fungsi assurance dan consulting APIP menjadi
penting dalam mengawal program pembangunan Pemerintah, termasuk upaya pencegahan
korupsi, optimalisasi program pembangunan dengan prinsip 3E (efektif, Efisien dan
Ekonomis). sebagai upaya untuk mewujudkan Good Governance dan mitigasi terjadinya
kecurangan (fraud) di lingkungan Kementerian ATR/BPN peran APIP sebagai konsultan
sangat diperlukan untuk memberikan manfaat berupa pemberian nasihat dalam percepatan
tindak lanjut Rekomendasi Temuan, perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen
resiko dan pengendalian intern.
Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Inspektorat
Wilayah/Inspektorat Bidang Investigasi memiliki tugas fungsi untuk memberikan dukungan
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan
risiko dan pengelolaan urusan administrasi untuk mendukung peran APIP serta peningkatan
level Kapabilitas APIP.
Pada saat ini kegiatan pelaksanan consulting APIP dilakukan melalui kegiatankegiatan berupa permintaan formal sebagai narasumber, bimbingan teknis, maupun
konsultasi yang disampaikan secara personal kepada auditor. Kegiatan consulting yang
disampaikan secara personal ini menjadi kesulitan dalam proses pendokumentasian,
pengarsipan, penelusuran dan kendali mutunya masih rendah, sehingga belum dapat
dijadikan eviden dalam peningkatan kapabilitas APIP maupun sebagai dasar peningkatan
level maturitas SPIP.
Pandemic Covid-19, penerapan PSBB serta Proses kerja yang manual dan belum
terintegrasi merupakan salah satu kendala dalam pengendalian pekerjaan administrasi
kegiatan consulting dan manajemen mutu consulting Pengendali Teknis dan Inspektur
selaku Pejabat yang berwenang. Untuk itu perlu dilakukan tranformasi digital kegiatan
consulting APIP melalui inovasi electronic Consulting ITjen ATR/BPN (e-CITA) dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara online sehingga kegiatan
consulting dapat diakses dengan mudah oleh seluruh unit kerja di Indonesia dan dapat
terdokumentasikan serta dipertanggungjawabkan kualitas pemberian saran APIP kepada
auditee dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen resiko pengawasan oleh
Inspektur Wilayah/Inspektur Bidang Invenstigasi dan dapat diperoleh data dan informasi
yang akurat secara realtime.
|
TRANSFORMASI DIGITAL ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI CONSULTING APIP MELALUI INOVASI e-CITA”
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:01
|
SUTRISNO
|
Laporan AP_Sutrisno.pdf
|
17 December 2020
|
Perkembangan teknologi saat ini telah membuka peluang pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada manajemen kinerja, yang salah
satunya adalah sistem informasi berkas dan pengendalian kinerja layanan. Sistem
informasi yang cepat dengan data yang lengkap, akan memudahkan dalam
percepatan penyelesaian pekerjaan, mengukur kinerja pegawai, mengevaluasi serta
menetapkan upaya-upaya yang tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat.
|
PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN MELALUI APLIKASI SISTEM MONITORING BERKAS DAN PENGENDALIAN BEBAN KERJA (KLIK-MONITOR) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:04
|
MUTMAINNAH
|
LAPORAN AP AN. MUTMAINNAH.pdf
|
17 October 2020
|
Untuk mengelola manajemen
diperlukan data dan informasi. Salah satu sumber data adalah arsip. Karena arsip
adalah bukti dan rekaman kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir
pengambilan keputusan. Arsip-arsip tersebut dipergunakan baik untuk keperluan
internal kantor wilayah yaitu digunakan sebagai data dan informasi untuk
keperluan pekerjaan kantor maupun untuk keperluan eksternal yaitu pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan informasi atau pelayanan penanganan
pengaduan masyarakat.
Menimbang pengelolaan arsip satuan kerja adalah salah satu tugas dan
fungsi dari Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat yang dapat menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat lainnya sehingga perlunya penataan arsip menjadi suatu fokus dan prioritas area
perubahan.
|
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PENATAAN ARSIP (SITASIP)
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:07
|
UMI KALSUM
|
laporan AKSI PERUBAHAN Antrian on line SIANTON new 1.pdf
|
17 October 2020
|
Pandemi Covid-19 mengajarkan kita tentang pentingnya peran
pemerintah. Pada kondisi yang serba tidak pasti, masyarakat sangat
bergantung kepada pemerintah. Pandemi juga memaksa kita mengakui
bahwa transformasi digital layanan publik masih tertinggal sangat jauh.
Paling sederhananya kita masih menyaksikan antrean layanan publik di
tengah imbauan untuk menjaga jarak dan protokol kesehatan.
Kota Pekanbaru yang ditetapkan sebagai kawasan zona merah
terhadap perkembangan dan penularan covid 19, sangat meresahkan bagi
petugas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam melayani
masyarakat, mengingat masih ada nya kondisi masyarakat yang kurang
peduli terhadap lingkungan dan masih adanya masyarakat menggangga
covid 19 itu tidak nyata hanya ketakutan dan kecemasan sebagian orang.
Kerangka regulasi ini disusun agar dapat menghasilkan revolusi pelayanan
publik modern yang mampu menjadi solusi kualitas performa birokrasi
dalam melayani masyarakat
|
INOVASI SISTEM ANTRIAN ONLINE SIANTON KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:12
|
Muhammad Zarnuji
|
Aksi Perubahan PKP MZ upload_compressed.pdf
|
17 December 2020
|
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria tahun
2020-2024 mengusung visi Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan
Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani
Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dalam tujuan
pertama kementerian adalah Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
Dalam rangka mendukung tujuan tersebut sasaran strategis kementerian
ATR/BPN adalah Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif. Sehingga kegiatan utama pada
Direktorat Jendral Penataan dan Pemberdayaan terkait sasaran program
tersebut adalah
1. Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2. Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)
3. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
Disamping itu, dengan dilaksanakan inventarisasi penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, diharapkan dapat menekan
permasalahan dan sengketa pertanahan yang biasa terjadi di kota bima yakni
orang yang memiliki dan yang menguasai tanah kerap berbeda. Dan data yang
digunakan untuk membuat surat alashak hingga surat penguasaan fisik di
kelurahan sangat minim. Oleh sebab itu output IP4T digital bisa menjadi
pegangan pemerintah kelurahan untuk menghindari kerentanan ini.
|
PENGUMPULAN DATA INFORMASI BIDANG TANAH plus MENGGUNAKAN APLIKASI SiPetik UNTUK KEGIATAN OPTIMALISASI IP4T PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BIMA
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
V
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:18
|
Rena Herera Marisi
|
Aksi perubahan_final_rena_33_compressed (1).pdf
|
17 December 2020
|
Target PTSL Nasional di Tahun 2020 sebanyak 10 juta bidang tanah.
Di Provinsi Papua Pekerjaan PTSL ini tidak luput dari target yang besar, yakni
Target Peta bidang Tanah (PBT) 7.678 bidang, Target Sertipikat Hak Atas
Tanah (SHAT) 8.179 bidang dan Target K4 (Pemetaan ulang untuk Sertipikat
yang dahulu dilaksanakan pemetaan manual) 16.736 bidang. Dengan target
yang cukup besar tersebut, Kepala kantor Wilayah yang memiliki tugas
pengoordinasian dan bimbingan terutama dalam bidang pemetaan PTSL
dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Bidang Infrastruktur
Pertanahan. Selama ini Proses pembimbingan dilakukan dengan Monitoring dan evaluasi. Monev dilakukan secara rutin setiap bulan, dan pemantauan
dashboard dilakukan setiap hari. Hasil monitoring dan Evaluasi selama tahun
2020 Masih banyak ditemukan kendala dalam proses pemetaan. Utamanya
kendala itu dihadapi pada tahap awal yakni persiapan. Untuk itu dengan Tugas
pembinaan yang dilaksanakan Kantor Wilayah, saat ini saya dan tim di bidang
Infrastruktur memiliki sebuah rancangan aksi yang saya masukkan dalam aksi
perubahan ini, yaitu suatu sistem informasi yang menjadi wadah monitoring,
evaluasi dan kontrol kualitas pekerjaan PTSL 2021.
Sistem informasi yang akan dibangun ini akan mengakomodir tahapan
pekerjaan PTSL, utamanya pada tahap persiapan yaitu pembuatan peta kerja.
Sistem informasi ini akan menciptakan sistem komunikasi dua arah antara
pelaksana PTSL (Kantor Pertanahan) dan Pembina (Kantor Wilayah).
|
KONTROL KUALITAS PEKERJAAN PTSL MELALUI SISTEM INFORMASI PENGUKURAN DAN PEMETAAN
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
VI
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:24
|
AKHYAR TARFI
|
Laporan AP Akhyar Tarfi_seminar - matoa 2000.pdf
|
19 August 2020
|
Penyediaan tanah (penataan aset) dalam rangka mempercepat
proses reintegrasi hingga saat ini belum dapat terlaksana secara
menyeluruh, fokus dan lancar di seluruh Provinsi Aceh. Hal ini terlihat
dari progres yang ada, dalam kurun waktu 15 tahun sejak
ditandatanganinya MoU Helsinki, hanya ada 2 (dua) kabupaten yang
sudah menyediakan tanah bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik
yang memperoleh amnesti dan korban konflik. Adapun kabupaten
tersebut adalah Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 100 bidang dan
Kabupaten Aceh Timur sebanyak 93 bidang, dengan perorangnya
mendapatkan alokasi tanah pertanian seluas 2 (dua) hektar.Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi juga telah memberikan
perhatian secara khusus untuk percepatan penyediaan tanah tersebut,
dengan memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dengan
beberapa kementerian untuk dapat segera merealisasikan program
tersebut. Tindaklanjutnya, dengan telah dilaksanakan rapat koordinasi
pada tanggal 18 Februari 2020 di Kantor KSP Jakarta yang dihadiri oleh
Kepala KSP, beberapa kementerian, Gubernur Aceh, Wali Nanggroe,
Komite Peralihan Aceh dan unsur terkait lainnya.
Berdasarkan gambaran kondisi di atas, maka perlu dilakukan
upaya-upaya untuk percepatan penyediaan tanah pertanian bagi
mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti dan
korban konflik beserta rencana pengmbangan pemberdayaannya
sebagai bagian dari rencana aksi perubahan. Adapun judul rancana Aksi
Perubahan yaitu “Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui
Penataan Aset dan Akses Bagi Mantan Pasukan GAM, Tahanan
Politik yang Memperoleh Amnesti (Tapol Amnesti) dan Korban
Konflik”.
|
PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI PENATAAN ASET DAN AKSES BAGI MANTAN PASUKAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM), TAHANAN POLITIK YANG MEMPEROLEH AMNESTI DAN KORBAN KONFLIK DI PROVINSI ACEH
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
I
|
|
|
Thursday, 17 March 2022, 09:27
|
Rudi Prihantoro
|
LAPORA~1.PDF
|
17 August 2020
|
Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 35 ayat (5) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu secara
bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan
peralatan elektronik dan mikrofilm, maka Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanggamus telah melakukan digitalisasi warkah, antara lain, yaitu :
a. Validasi buku tanah dengan jumlah 193.495 (96,09 %)
b. Validasi surat ukur dengan jumlah189.900 (91,82 %)
c. Validasi persil dengan jumlah 62.985 (24,7 %)
d. Scan dan upload buku tanah dengan jumlah 132.528 (65,47 %)
e. Scan dan upload surat ukur dengan jumlah 113.487 (54,70 %)
f. Scan dan upload warkah pendaftaran dengan jumlah 10.173(5,03 %)
Pelaksanaan digitalisasi warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanggamus masih dirasa kurang maksimal karena masih banyak pekerjaan
digitalisasi yang harus diselesaikan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang
tersebut, penulis menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini dengan judul
“Peningkatan Kualitas Data Dengan Digitalisasi Warkah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanggamus”.
|
“PENINGKATAN KUALITAS DATA DENGAN DIGITALISASI WARKAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS”
|
Aksi Perubahan PKA
|
Pelatihan PKP
|
2020
|
I
|
|