Optimalisasi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Melalui Perjanjian Kerjasama Antara Kanwil BPN dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

    Dwi Agus Purwanto, S.SiT., M.H. | 24 June 2024

Abstract

Pembangunan berdampak pada peningkatan harga tanah menyesuaikan kebutuhan, karena itu perlu referensi harga tanah sebagai acuan dan pengendalian pada kegiatan pemerintahan diantaranya dalam penentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, penilaian uang ganti rugi dan dalam penghitungan pajak BPHTB maupun PBB. Pelayanan pemeliharaan data pertanahan dan pemungutan pajak PBHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) memerlukan standarisasi nilai tanah agar dalam pemungutan biayanya tidak mengalami potensial lost (kehilangan potensi) karena ketidakjujuran ataupun tidak adanya standar nilai tanah.

 UPLOAD LAPORAN APKO DWI AGUS PURWANTO 27 MEI.pdf