Selaras dengan visi dan misi kementerian ATR/BPN mewujudkan institusi yang berstandar dunia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudakan visi misi dibutuhkan inovasi untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang cepat, praktis, profesional dan berintegritas, salah satu tujuh arahan Menteri ATR/Kepala BPN adalah terdaftarnya bidang bidang tanah diseluruh Indonesia. Salah satu strategi mencapai hal tersebut adalah percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap ( PTSL ) yang kemudian di ikuti dengan 7 Layanan Perioritas dan Layanan Whatsapp Pengaduan Terintegrasi denan 33 Kantor Wilayah BPN Provisinsi seluruh Indonesia. Adapun 7 layanan Perioritas Pertanahan yaitu Pengecekan Sertipikat, SKPT, Hak Tangungan Elektronik, Roya Manual dan Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, Perubahan HGB/HPL menjadi HM untuk rumah tinggal, rumah toko dan kantor. Transformasi layanan pertanahan dari analog ke digital merupakan sebuah keharusan dengan perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan layanan yang mudah, cepat dan transparan. Transformasi digital yang dilakukan oleh kementerian ATR/BPN tidak terbatas pada sertipikat dalam digital saja tetapi juga dalam proses bisnis yang dipangkas agar menjadi lebih sederhana dan data pertanahan yang menuju digital sehingga empat layanan digital pengecekan sertipikat, hak tanggungan elektronik, informasi Zona Nilai Tanah dasn Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menjadi pilot projek pelayanan digital Kementerian ATR/BPN dapat terlaksana. Kantor Pertanahan Kolaka Timur sebagai salah satu garda terdepan dalam melakukan pelayanan pertanahan di Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai luas administrasi 4116,74 Km2 dengan Luas Apl hanya 19.39 % setara 798,37 Km2 telah berhasil mensertipikatkan 71.5 % dari lahan Areal Penggunaan Lain (APL) atau setara dengan 571,39 Km2 sehingga untuk menuju Kabupaten lengkap pada tahun 2025 masih mempunyai beban 28,43 % dari APL setara dengan 226,97 Km2 . Berdasarkan data dashboard KKP tanggal 17 April 2023 Jumlah KW4,5,6 sebanyak 29.934 bidang, dan luas APL yang belum bersertipikat 227,33 Km2 . sehingga untuk menuju kabupaten lengkap pada tahun 2025 peningkatan kualitas data pertanahan KW4,5,6 maka dibutuhkan + 9.978 bidang per tahun dan luas rata rata sertipikat di Kolaka Timur adalah 7500 m2 Sehingga masih ada 36.977 bidang tanah belum terukur dengan kata lain 13.325 bidang per tahun. Sedangkan di DIPA Kantor Pertanahan Kolaka Timur hanya tersedia anggaran untuk Kegiatan PTSL tahun 2023 sebanyak 4630 Ha dengan jumlah KW 4,5,6 sebanyak 2816 bidang dan luas lokasi KW4,5,6 2235,48 Ha sedangkan luas KW 1,2,3 adalah 1259 Ha perkiraan luas sertipikat baru 1134 Ha. Terkait permasalah tersebut, diangap perlu untuk melakukan aksi perubahan dengan membuat sebuah rancangan kegiatan inovasi peningkatan kualitas data, sehingga dengan terbangunnya data pertanahan yang berkualitas dan valid akan menjadikan Kementerian ATR/BPN menjadi pengelola pertanahan dan tataruang yang berstandar dunia.
