Dalam suatu organisasi, keberhasilan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bagi organisasi di sektor publik, pelayanan publik yang prima adalah tugas sekaligus tujuan organisasi. Pekerjaan yang kompleks membutuhkan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif. Pejabat Pengawas berperan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di setiap organisasi/instansi tempat yang bersangkutan berkarya. Sebagai pejabat pengawas yang merupakan pejabat struktural terdepan diantaranya memiliki peran memastikan bahwa pelayanan publik dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan baik, mendorong terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka setiap ASN didorong untuk memberikan berbagai inovasi sebagai bentuk problem solving yang dihadapi. Selain itu, kualitas dan kapasitas kepemimpinan juga tidak terlepas dari yang namanya pembangunan SDM. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi. Seorang Pemimpin berkewajiban menjadi pioner yang menyiapkan institusinya menjadi organisasi yang Siap Digital. Menemukan inovasi digital peningkatan kualitas layanan publik organisasinya dan bagi stakeholdernya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mensinergikan kolaborasi tim berbasis teknologi informasi seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing dan Additive Manufacturing. Arsip pertanahan merupakan dokumen otentik hasil pendaftaran tanah yang terdiri dari Buku Tanah dan Warkah. Masih konvensionalnya metode peminjaman arsip pertanahan atau dengan artian lain masih menggunakan cara manual tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu faktor arsip pertanahan hilang ataupun tercecer. Terlebih lagi, pada akhir ini banyak terungkap kasus mafia tanah yang banyak melibatkan oknum pegawai BPN, dimana oknum tersebut melakukan modus dengan berbagai macam cara salah satunya yakni dengan menghilangkan buku tanah bahkan merubah isi buku tanah tersebut. Dari inilah patut diberikan standarisasi dan diikuti pula dengan metode yang ketat dan cerdas dalam metode peminjaman arsip pertanahan. Aksi mafia tanah ini dipermudah dengan adanya akses untuk melihat, menggandakan dan hingga menghilangkan buku tanah dan warkah yang notabenenya merupakan dokumen negara yang harus dijaga kerahasiaannya.
