Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN memiliki peranan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. yang kemudian harus mampu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat bangsa. Untuk menjalankan peranan tersebut, diperlukan sosok ASN yang profesional, yaitu ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu ASN harus memahami nilai-nilai dasar profesi ASN yang disebut dengan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). KementerianATR/BPN berkomitmen untuk menjadi badan publik yang terbuka (Open Government) dalam hal ini terkait dengan keterbukaan informasi publik. Hal ini sangat penting, karena hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian Kementerian ATR/BPN juga sebagai badan publik diamanatkan untuk menjadi badan publik yang terbuka, tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menghadapi tantangan global dan era revolusi Industri 4.0, pemerintah menuntut para ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memanfaatkan teknologi terkini, termasuk dalam pengelolaan informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting karena informasi dianggap sebagai hal yang mendasar dalam pelaksanaan kegiatan, karena setiap kegiatan membutuhkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya peningkatan kebutuhan akan informasi menuntut ketersediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Infomasi dapat diperoleh dari berbagai dokumen salah satunya yang dikenal dengan istilah arsip. Dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan, peranan arsip sangat penting sehingga memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat. Disamping itu, arsip akan selalu bertambah seiring dengan berjalannya suatu organisasi. Salah satu Layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, khusunya di Seksi Penataan dan Pemberdayaan yaitu Layanan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan kesesuaian kegiatan pemenfaatan ruang (KKPR) Berusaha, KKPR Non Berusaha, Rekomendasi Pengunaan Tanah Timbul dan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pada saat ini penyimpanan dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan masih menggunakan sistem secara manual dan tidak ada back up dokumen yang sudah disimpan, sehingga belum optimalnya penyimpanan dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan. Maka dari itu diperlukannya Digitalisasi dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka KKPR berusaha dan KKPR Non Berusaha menggunakan Google Form, Google Sheet, dan Google Drive. dan Argis online .
