Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat target yang cukup besar pada kegiatan-kegiatan pengendalian dan penertiban tanah yaitu kegiatan Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar, Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Output akhir dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah Rekomendasi/ Usulan berdasarkan kondisi penggunaan atau pemanfaatan bidang tanah yang menjadi obyek kegiatan. Salah satu dasar penyusunan Rekomendasi/Usulan ini adalah peta pemanfaatan tanah yang menunjukkan kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan suatu bidang tanah dengan peruntukan pemberian hak atau ijinnya, atau terjadinya alih fungsi pemanfaatan bidang tanah. Penyusunan peta ini memerlukan citra permukaan bumi terkini dari bidang tanah yang dipantau, yang menunjukkan keberadaan pagar, jalan, saluran air, tanah kosong, vegetasi tanaman atau vegetasi liar, urukan, bangunan, badan air, atau tutupan lainnya.
Kendala yang dihadapi selama ini salah satunya adalah ketersediaan peta citra permukaan bumi terkini yang akan digunakan untuk analisa pembuatan rekomendasi/usulan dari setiap kegiatan yang menjadi target kegiatan diatas. Peta citra permukaan bumi terkini sangat penting untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih detail dan komprehensif atas suatu hamparan bidang tanah yang menjadi obyek analisis. Produk output dari kegiatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan tanah dan ruang ini, nantinya selain untuk memastikan pengunaan dan pemanfaatan bidang tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan juga dapat merupakan salah satu sumber pemenuhan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN apabila ditetapkan menjadi tanah terlantar. Obyek tanah terlantar yang nantinya rawan gugatan, posisi ATR/BPN akan semakin kuat karena dukungan spasial yang lebih akurat datanya. Disisi lain, pemanfaatan peta citra permukaan bumi dari drone ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa pertanahan.
Oleh karena itu, untuk menunjang hasil analisa rekomendasi/usulan yang optimal, diperlukan solusi atau terobosan untuk memperoleh peta citra permukaan bumi terkini yang mencukupi sebagai bahan analisa kegiatan. Salah satu opsi yang bisa diambil, adalah dengan melakukan pemotretan menggunakan drone/UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk memperoleh peta citra permukaan bumi terkini dari hamparan bidang tanah yang akan dilakukan analisis spasial dan tematik dari obyek kegiatan dimaksud.
