Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum untuk mendukung percepatan berinvestasi, meningkatkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, serta melaksanakan trensformasi digital dalam kegiatan pelayanan pertanahan khususnya di desa eks transmigrasi maka penulis Menyusun Aksi Perubahan dengan judul “ Penyusunan Perjanjian Kerjasama Sama tentang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Penyelesaian Masalah Sertipikat Tanah eks Transmigrasi (PADU SERASI) berbasis Desa Lengkap di Wilayah Kabupaten Barito Kuala antara Pengadilan Negeri Marabahan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala “
Aksi Perubahan ini mencoba untuk membangun data base digital data bidang tanah di desa eks Transmigrasi lewat kegaitan PTSL dan GTRA. Dari Data Base ini akan dianalisa dan disajikan kluster masalah pertanahan yang ada dilapangan. Solusi administrasi akan diberikan dan dilaksanakan secara optimal dari kluster masalah yang telah diidentifikasi. Permasalahan yang muncul adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tidak dapat bergerak sendirian dalam mengoptimalkan kegiatan layanan penyelesaian masalah di beberapa kluster. Kantor Pertanahan memerlukan dukungan percepatan penunjang pelayanan dari instansi Pengadilan Negeri setempat dan dukungan anggaran sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten. Dari hal ini dianggap perlu untuk menyusun suatu Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Marabahan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Dengan Perjanjian Kerjasama ini didapatkan landasan hukum untuk melaksanakan standarisasi, komitmen dan kepastian layanan secara terpadu.
Kemudahan yang didapatkan masyarakat dari Pelayanan Terpadu ini akan membantu meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Layanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala.Pelayanan terpadu ini juga akan menjamin kepastian hukum kepemilikan bidang tanah masyarakat eks transmigrasi, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
