Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Peningkatan kualitas data adalah mutlak harus dilakukan untuk menuju administrasi pertanahan yang baik dalam waktu yang singkat dan biaya murah. Oleh karena diperlukan suatu terobosan “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Partisipasi Masyarakat Berbasis Citra Resolusi Tinggi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II”. yang harus segera dilakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan administrasi pertanahan.
Pada tahap jangka pendek telah dilakukan pembuatan peta citra resolusi tinggi dan pemetaan lengkap yang berlokus pada Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan hasil Citra Resolusi Tinggi seluas 567 Ha dan Jumlah bidang terpetakan sebanyak 3,330 bidang pada kurun waktu 2 bulan telah terpetakan kengkap. Untuk jangka menengah telah dianggarkan pembuatan citra resolusi tinggi lengkap selruh Kabupaten Bogor II kurang lebih seluas 70.000 Ha dengan anggaran hibah pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebanyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat milyard rupiah) dan anggaran tersebit telah diserahkan pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Harapan kedepan dari berbagai stakeholders dapat ditindak lanjuti untuk mempercepat program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pembuatan Kabupaten Bogor II Lengkap. Manfaat dan keuntungan yang didapat dari aksi perubahan ini antara lain : a. Bagi masyarakat akan lebih menjamin kepastian hak atas tanahnya; b, Harga Tanah meningkat / semakin mahal; c. Bagi Pemerintah Daerah dapat dijadikan basis data perpajakan dan kebijakan lain yang mendukung program kerja Pemerintahan Daerah; d. Sebagai sarana mempermudah mendapatkan data dan keterangan yang akurat mengenai bidang tanah; e. Sebagai rekomendasi dalam menentukan kebijakan terkait tanah dan ruang; f. Sebagai sarana informasi yang baik bagi pelaku invstasi; g, Sebagai pendukung kebijakan one map policy di wilayah Kabupaten Bogor.
