Persoalan tanah HGU yang tidak dimanfaatkan, penguasaan dan pemanfaataan HGU yang melebihi batas haknya, serta penguasaan pihak lain di dalam area HGU mengindikasikan masih lemahnya pengawasan terhadap HGU. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, telah mengamanatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Hak Atas Tanah termasuk HGU tersebut. Sampai dengan tahun 2022 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN telah melakukan pengawasan dan pengendalian HGU sebanyak 3.357 bidang dari sekitar 20.000 HGU yang telah diterbitkan atau baru mencapai sekitar 16,7 %. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan percepatan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh HGU di Indonesia. Hal ini sangat penting, disamping untuk mencegah sengketa dan konflik pertanahan, juga dapat menekan potensi timbulnya kerugian negara akibat HGU yang tidak dimanfaatkan dan HGU yang melebihi batas haknya.
Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dapat dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan regulasi, kebijakan, maupun kemajuan teknologi. Dalam rangka pengembangan ke depan, juga perlu dilakukan integrasi terhadap Sistem Informasi terkait agar terjadi simplifikasi aplikasi dan penggunaan satu data. Pelaksanakan pemantauan dan evaluasi di tahun berikutnya juga dapat dilakukan terhadap semua jenis hak atas tanah dan hak pengelolaan.
