Optimalisasi Pemanfaatan Tanah di atas Hak Pengelolaan Melalui Pembangunan Sistem Informasi Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan (PENTAS-HPL) Pada Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah yang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2023

    Pangihutan Manurung, S.H., M.A.P., M.A.S. | 2 January 2024

Abstract

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini sudah di cabut dan diterbitkan Undang-Undang Noor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hak pengelolaan dikuatkan strukturnya dalam tatanan hukum nasional yang kemudian terkait pelaksanaannya turut diterbitkan peraturan pelaksanaanya yaitu dengan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah (selanjutnya disebut PP 18/2021) dan peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN nomor 18/2021).
Penguatan Hak Pengelolaan melalui peraturan-peraturan di atas diharapkan dapat memitigasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Hak Pengelolaan seperti dan kasus Blora. tersebut Selain itu, dalam rangka mendukung transformasi digital atau Digital Melayani (Dilan) yang sedang digalakkan oleh diperlukan sistem informasi berupa basis data dan informasi yang tanah. permasalahan-permasalahan “Optimalisasi Pemanfaatan Hak Pengelolaan Melalui Pembangunan (PENTAS- Aksi perubahan ini diharapkan dapat membantu penyediaan data dan informasi hak pengelolaan beserta pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sekaligus juga untuk mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hak pengelolaan beserta pemanfaatan tanah di atasnya.

 LAPORAN IMPLEMENTASI AKPER_PANGIHUTAN MANURUNG_FINAL.pdf