Landasan konstitusi dalam pelaksanaan pembangunan nasional seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan landasan konstitusi yang mengikat seluruh bangsa Indonesia, pembangunan nasional dilakukan secara bergotong royong/bersama-sama dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan arahan, perlindungan, dan memfasilitasi langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Visi Indonesia 2045, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Visi ini juga termuat dalam pilar kedua dari RPJMN IV Tahun 2020- 2024 yang merupakan amanat RPJMN 2005-2025, yaitu kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, bahwa salah satu tujuan arah kebijakan dan strateginya adalah Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran strategi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif.
