Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Akibat kurangnya kesadaran oleh pemegang hak untuk memenuhi kewajiban sesuai tertuang pada Undang-undang No. 5 Tahun1960Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan sebagaimanayang disebut dalam surat keputusan pemberian hak atas tanahdanperaturan perundangan lainnya menimbulkan dampak negatif sertadapat menimbulkan sengketa dan konflik dengan masyarakat. Untuk mengawal terpenuhinya ketentuan diatas pelaksanaanpengendalian pertanahan yang baik harus diwujudkan secara utuh sehingga meminimalisir bahkan mencegah pelanggaran oleh pemegang hak atas kewajiban-kewajibannya tersebut. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila data yuridis dan data spasial seluruh Hak Atas Tanah yang dikuasai Badan Hukum Swasta sudah terdigitasi seluruhnya dan letak bidang tanahnya sudah terploting pada koordinat yang sesuai di lapangan. Mengingat secara spesifik mengintegrasikan data yuridis dandataspasial untuk kegiatan pengendalian pertanahan bukan hal yangmudah, penataan arsip (warkah dan SU) yang masih belumtertibdanbaik berdampak pada kesulitan informasi riwayat perolehan tanahdansifat tujuan pemberian haknya, tidak kalah pentingnya adalahpersil-persil bidang tanah HGU dan HGB milik Badan HukumSwastasebagian besar belum terploting pada Sistem Geo KKP serta hilang pilar batas-batas tanah.
FEBRY TRISNA EKA HADI_ 19840212 200804 1002.pdf
