Untuk mencapai tujuan yang ketiga yakni Pelayanan Publik dan Tata
Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan sasaran
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar
Kepemerintahan yang Baik, salah satu kebijakan yang di ambil yakni pada Aspek
Akuntabilitas Aset dan Anggaran: mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk di dalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas
Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah ringan, perlu kerja keras dari
semua pihak mengingat problematika di seputar pengelolaan aset negara sekarang ini
begitu kompleks. Kondisi dimana masih belum terinventarisasinya Barang Milik Negara
(BMN) dengan baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas sesuai peraturan yang
berlaku pada kementerian, dan masih banyaknya permasalahan yang ada mengenai BMN
seperti penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan yang belum optimal,
menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban BMN.
Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis membuat suatu inovasi dalam
rangka penataan BMN secara maksimal melalui SISTEM PELAPORAN DAN
MONITORING ASET pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas (RANTING
EMAS) dengan harapan Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar
Kepemerintahan yang Baik dapat terwujud.
