Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Lingkup kerja dari pengendalian pemanfaatan ruang mengalami penyesuaian dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; Pemberian insentif dan disinsentif; dan Pengenaan sanksi. Hal tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: 2 a. Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK; b. Penilaian perwujudan rencana tata ruang; c. Pemberian insentif dan disinsentif; d. Pengenaan sanksi; e. Penyelesaian sengketa penataan ruang. Namun demikian pada kenyataannya, pengendalian pemanfaatan ruang belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tercermin dari kondisi yang ada di lapangan dimana kinerja pengendalian pemanfaatan ruang masih belum memuaskan. Kondisi tersebut tentunya perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan, mengingat dinamika pembangunan yang sangat tinggi, sehingga apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal diharapkan dapat mengimbangi perkembangan kondisi pemanfaatan ruang yang berlangsung di lapangan sehingga senantiasa terarah pemanfaatannya.
Rizky CP_LAP.pdf
