Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Percepatan dan penyelesaian tanah wakaf tidak terlepas dari peran pemerintah dibawah Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Banyaknya permasalahan yang sering sekali muncul dari tanah wakaf adalah sengketa tanah wakaf antara nazir dengan keluarga wakif. sedangkan sertipikat tanah wakaf belum di urus ketika wakif masih hidup sehingga terjadi perselisihan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa dikedua belah pihak. Untuk itu Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. disamping itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 /SE/3 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Regulasi ini memberikan kemudahan proses sertipikasi tanah wakaf yang wakifnya (pemberi wakaf) tidak diketahui, cukup dengan mengajukan 2 orang saksi. Jika ada mesjid yang nazirnya (pengelola wakaf) tidak ada yang di angkat oleh BWI maka cukup dengan nazir sementara, selain itu regulasi ini juga mengatur pendaftaran tanah wakaf melalui 2 mekanisme, yaitu pertama pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yakni jika desa itu sudah lengkap maka otomatis seluruh tanah di desa itu sudah di daftarkan termasuk tanah wakaf. Kedua, jika daerah tanah wakaf itu mendesak untuk disertipkatkan dan belum masuk PTSL maka dokumen yang diperlukan bisa langsung dibawa ke Kantor Pertanahan setempat dengan mengacu kepada PP No 128 tahun 2015 biaya Rp. 0,-
Laporan Aksi Perubahan PKA Tarbarita Simorangkir_compressed.pdf
