Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Masih digunakannya data/peta yang bermacam-macam untuk berbagai pelayanan publik untuk satu desa/ kelurahan juga mengakibatkan pemborosan 2 anggaran karena masing-masing instansi akan membuat/mengupdate peta sesuai keperluannya. Kondisi ini juga menyebabkan pemerintah Kabupaten Pekalongan sampai saat ini menjadi kurang maksimal penerimaan asli daerah (PAD)-nya dari pengenaan pajak bumi dan bangunan karena ketidakakuratan data subyek dan obyek bidang tanah yang ada sehinggabeberapa wajib pajak menjadi tidak tertagih dengan baik. Harapannya jika rancangan aksi perubahan ini berhasil, jika suatu saat tanah tersebut akan dilakukan proses peralihan hak, kendala adanya perbedaan subyek dan obyek antara sertipikat yang dimiliki masyarakat dengan pajak bumi dan bangunannya sudah tidak ada lagi dan tidak perlu dilakukan verifikasi dan tambahan keterangan dari desa/kelurahan atau instansi terkait yang menjelaskan hubungan sertipikat hak atas tanah dengan PBB yang tentunya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
SeminarAksiPerubahan_an. Imawan AG (Word).pdf
