Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Dalam rangka pengamanan aset yang perlu dilakukan adalah pengamanan secara fisik, pengamanan secara administrasi dan pengamanan secara yuridis (hukum). Sertipikasi Barang Milik Negara/Daerah sejalan dengan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan salah satu fokusnya adalah sertifikasi aset bidang tanah. KPK telah mendorong dan melakukan inisiasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh provinsi NTB dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dalam rangka pengamanan aset Barang Milik Daerah berupa tanah melalui sertipikasi. Hal ini juga sejalan dengan Renstra dan Road Map yang telah disusun Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 -2024 dimana salah satu targetnya adalah terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia.
Laporan aksi Perubahan PKA KAKAN DOMPU.pdf
