Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Aceh sendiri dengan banyaknya bantuan dana dari berbagai negara melalui NGO guna membangun wilayah pulau aceh bagian dari Kawasan Bebas sabang dengan pengadaan tanah aset Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS) di wilayah Pulau Aceh kabupaten Aceh Besar. Sebagian dari tanah tersebut juga tidak diketahui keberadaannya, batas dan juga bukti dari pengusaan fisik yang tidak dilakukan paska ganti rugi dalam 3 pengadaan tanah tersebut sehingga masyarakat juga menguasai tanahtanah tersebut. Dari permasalahan tersebut untuk mendukung keseuaian subjek dan objek hak, dapat memberikan jaminan hak atas tanah mutlak (stelsel positif) serta dapat mewujudkan roadmap visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan percepatan terpetakan dan terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia paling lambat pada tahun 2025, maka fungsi bidang Survei dan Pemetaan dapat menyelesiakan permasalahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan aksi perubahan dengan langkah-langkah progresif dari tahapan, startegi Grand design percepatan penyelesaian tumpang tindih subjek dan objek hak atas tanah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam mewujudkan PULAU LENGKAP TERPETAKAN DAN TERDAFTAR TAHUN 2021 Studi Kasus: Mengembalikan Potensi Pulau Aceh Sebagai Modal di Kabupaten Aceh Besar (Pulo Breuh dan Pulo Nasi) Pasca Gempa dan Tsunami Tahun 2004 Melalui Perspektif Pulau Lengkap.
Laporan AKSI PERUBAHAN Arinaldi_.pdf
