Repository Aksi Perubahan

Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.


PENGENDALIAN MUTU EVIDENCE DALAM RANGKA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN NEGARA SECARA FOKUS, EFEKTIF, AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN EFISIEN (FEATE) MELALUI DIGITALISASI EVIDENCE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

    FIO REZANO | 26 August 2020

Abstract


Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diperlukan untuk mengembangkan kompetensi pejabat pengawas dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Untuk dapat mencapai kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja salah satu yang harus ditempuh agar peserta dapat menerapkan kapasitas mengaktualisasikan kepemimpinannya dalam manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui pengalaman best practices dan peningkatan dalam aksi perubahan dalam peningkatan kinerja organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam pelatihan kepemimpinan kepengawasan ini adalah membuat Aksi Perubahan Pelayanan Publik. Aksi Perubahan akan menghasilkan output inovasi yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang pertanahan maupun unsur pendukung pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan institusi penyelenggara pemerintahan di bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan menggunakan keuangan negara. Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplemantasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pilar utama pembiayaan dalam penyelenggaraan negara. Hal itu didasarkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 4286. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Dokumen PDF Fio Rezano.pdf

Kategori & Pelatihan : Aksi Perubahan PKP | Pelatihan PKP Angkatan II Tahun 2020
Keyword :