Kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Mukomuko adalah kondisi alam yang berbukit serta lahan masyarakat yang cukup luas sehingga Pengukuran PTSL menggunakan metode terestris tidak efektif dilakukan karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengukur 1 bidang tanah. Metode Pengukuran yang dilakukan untuk mengatasi kondisi diatas adalah Pengukuran menggunakan metode pengamatan satelit/GPS. Salah satu layanan yang diberikan BIG dalam mempercepat proses pengukuran dan pemetaan adalah INA-CORS BIG (Indonesian-Continuously Operating Reference Station). Layanan ini memberikan RTK-NTRIP (Real time Kinematic Networked Transport of RTCM. Tujuan proyek perubahan yang akan dicapai dalam jangka pendek adalah Terlaksananya Pengukuran PTSL dengan menggunakan jaringan INA-CORS (Indonesian Continuous Operating Referencing System) milik Badan Informasi Geospasial di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang. Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam proyek perubahan dalam jangka pendek adalah (1) Membangun tim efektif (2) Konsultasi dan Integrasi system JRSP dan INA CORS BIG (3) Uji coba penggunaan INA CORS BIG dalam Pengukuran PTSL (4) Pelaksanaan Pengukuran PTSL menggunakan INA CORS BIG (5) Monitoring dan Evaluasi (6) Penyusunan Laporan Proyek Perubahan. Hasil yang dicapai dalam proyek perubahan ini adalah Bahwa penggunaan jaringan INA CORS BIG dapat diterapkan dalam pelaksanaan Pengukuran PTSL di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas kasih sayang dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan pembuatan proyek perubahan yang bertema Informasi Bidang Tanah Lengkap (SIBATAL) di Provinsi Gorontalo telah di buat. Untuk dapat mewujudkan kebijakan satu peta perlu dibuat informasi bidang tanah lengkap skala besar hal ini akan memberikan informasi yang tepat dan akuran dan dapat dijadikan acuan dalam perbaikan data spasial, referensi perencanaan tata ruang, peningkatan pajak bumi dan bagunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Hal yang dapat dilakukan dengan cara kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan analisis dari berbagai peta yang ada dari berbagai instansi pemerintah seperti peta PBB dari Dispemda, Peta Bidang Tanah dari ATRBPN, Peta Tata Ruang dari PUPR, Peta Kawasan Kehutanan dari BPKH, Base Map dari BIG. Laporan proyek perubahan ini dibuat sebagai prasyarat dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Adapun kekurangan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditemukan menjadi suatu pengalaman dan masukan yang sangat berharga bagi kami dikemudian hari. Demikian laporan proyek perubahan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salah satu dari strategi pemerintah dalam mewujudkan tanah menjadi sumber keadilan dan kemakmuran yaitu dengan melaksanakan program strategis percepatan pendaftaran tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tiga tahun terakhir telah menjadi program andalan yang dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Kegiatan PTSL meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik (pengukuran) dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar bidangbidang tanah serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanahnya. Kegiatan pengukuran merupakan salah satu mile stone dari rangkaian kegiatan PTSL di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dengan target 155.000 bidang tanah. Memperhatikan target yang telah ditetapkan, sudah seharusnya menjadi prioritas untuk dilaksanakan secara lebih cepat, efektif dan efisien. Pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkkan perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan. Permasalahan klasik kurangnya tenaga teknis/surveyor kadaster(petugas ukur) yang tidak pernah mendapatkan solusi berpotensi menimbulkan masalah baru diantarannya keterlambatan penyelesaian target pengukuran dan pemetaan pada kegiatan strategis, sedemikian juga pelayanan pengukuran dan pemetaan pada permohonan rutin masyarakat. Permasalahan klasik ini menunjukan tidak optimal pelaksanaan tugas fungsi seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar di Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di wilayahnya. Berdasarkan analisis beban kerja pengukuran dan pemetaan seProvinsi Sulawesi Selatan masih dibutuhan tenaga teknis berkompetensi Pengukuran dan Pemetaan Kadaster (PPK) sebanyak 99 orang pada tahun 2019. Dengan demikian proyek perubahan yang akan 2 diimplementasikan dengan inovasi pengadaan tenaga teknis surveyor kadaster non PNS ini secara langsung akan meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar (project leader), yaitu meningkatkan koordinasi dan bimbingan teknis tenaga teknis, surveyor dan pemantauan pengukuran dan pemetaan dasar. Sedemikian IKU mentor selaku atasan langsung dapat ditingkatkan dengan terlaksana rekrutmen tenaga teknis baru ang akan mendongkrak kinerja pelayanan pengukuran dan pemetaan kadaster. Dari uraian di atas, diharapkan peserta DIKLAT PIM IV ini mampu melaksanakan dan menyajikan proyek perubahan (Proper) sebagai solusi dari masalah utama yaitu dengan judul “Pengadaan Petugas Ukur Melalui Pelatihan Tenaga Teknis Surveyor Kadaster Non PNS Berbasis Kompetensi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan”.

Target pelaksanaan redistribusi tanah dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan nawacita ke-5 untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Target pelaksanaan redistribusi yang terus meningkat perlu dibarengi dengan inovasi baru yang memberikan kemudahan dalam mendukung pencapaian target pelaksanaannya. Proyek Perubahan berupa pembuatan aplikasi SORevo bertujuan untuk memudahkan pelaksana di daerah dalam proses inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek redistribusi.

Tujuan dari Proyek Perubahan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kualitas rencana tata ruang (level of quality) & pelayanan (level of service) dalam proses pemberian persetujuan substansi (PERSUB) di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah (BINDA), khususnya subdit wilayah 1 dengan cara yang lebih efektif (lebih cepat dan terukur) dan efisien menuju pelayanan paripurna (service of excellent) di era industri 4.0. Rancangan Kerangka Kerja yang dibangun untuk sistem tersebut diimplementasikan dengan dengan melibatkan pihak pengguna internal (e.g. Subdit Wilayah 1) dan eksternal (Pemerintah Daerah) sehingga akan lebih mudah untuk digunakan dan dijalankan (friendly user). Pentahapan seluruh kegiatan dalam kegiatan proyek perubahan ini dilaksanakan dari tanggal 24 Maret s.d. 19 Mei 2019 atau lebih kurang 2 bulan. Dengan tersedianya Sistem Kerangka Kerja berbasis Elektronik (E-Working System) ini dalam proses pemberian persetujuan substansi (persub) maka diharapkan layanan proses pemberian persub dapat dilakukan dengan cara yang lebih optimal dalam rangka menghadirkan layanan prima PERSUB sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN 2020-2024. Lebih Jauh juga diharapkan, Kerangka Kerja Aplikasi E-Persub yang telah dibangun dapat menginisiasi proses Transformasi pelayanan Direktorat Binda secara keseluruhan menuju ke era digital di era Revolusi Industri 4.0 ini yang sejalan dengan rencana proses transformasi Kementerian ATR/BPN untuk mengaplikasikan system kerja elektronik (electronic-based system) di tahun 2022.