|
Monday, 14 March 2022, 13:46
|
Asrofi
|
Asrofi.pdf
|
14 May 2019
|
Kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
di Kabupaten Mukomuko adalah kondisi alam yang berbukit serta lahan
masyarakat yang cukup luas sehingga Pengukuran PTSL menggunakan
metode terestris tidak efektif dilakukan karena membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk mengukur 1 bidang tanah.
Metode Pengukuran yang dilakukan untuk mengatasi kondisi diatas
adalah Pengukuran menggunakan metode pengamatan satelit/GPS. Salah
satu layanan yang diberikan BIG dalam mempercepat proses pengukuran dan
pemetaan adalah INA-CORS BIG (Indonesian-Continuously Operating
Reference Station). Layanan ini memberikan RTK-NTRIP (Real time
Kinematic Networked Transport of RTCM.
Tujuan proyek perubahan yang akan dicapai dalam jangka pendek adalah
Terlaksananya Pengukuran PTSL dengan menggunakan jaringan INA-CORS
(Indonesian Continuous Operating Referencing System) milik Badan Informasi
Geospasial di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah Kecamatan
Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang.
Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam proyek
perubahan dalam jangka pendek adalah (1) Membangun tim efektif (2)
Konsultasi dan Integrasi system JRSP dan INA CORS BIG (3) Uji coba
penggunaan INA CORS BIG dalam Pengukuran PTSL (4) Pelaksanaan
Pengukuran PTSL menggunakan INA CORS BIG (5) Monitoring dan Evaluasi
(6) Penyusunan Laporan Proyek Perubahan.
Hasil yang dicapai dalam proyek perubahan ini adalah Bahwa
penggunaan jaringan INA CORS BIG dapat diterapkan dalam pelaksanaan
Pengukuran PTSL di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah
Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang.
|
PERCEPATAN PENGUKURAN PTSL DENGAN JARINGAN INA-CORS (INDONESIAN CONTINUOUS OPERATING REFERENCING SYSTEM) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 13:49
|
Dedi Rahmat Wiganda
|
Dedi Rahmat Wiganda.pdf
|
14 March 2019
|
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas kasih sayang
dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan pembuatan proyek perubahan
yang bertema Informasi Bidang Tanah Lengkap (SIBATAL) di Provinsi
Gorontalo telah di buat.
Untuk dapat mewujudkan kebijakan satu peta perlu dibuat informasi
bidang tanah lengkap skala besar hal ini akan memberikan informasi yang
tepat dan akuran dan dapat dijadikan acuan dalam perbaikan data spasial,
referensi perencanaan tata ruang, peningkatan pajak bumi dan bagunan,
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan
dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Hal yang dapat dilakukan dengan
cara kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan analisis dari berbagai peta yang
ada dari berbagai instansi pemerintah seperti peta PBB dari Dispemda, Peta
Bidang Tanah dari ATRBPN, Peta Tata Ruang dari PUPR, Peta Kawasan
Kehutanan dari BPKH, Base Map dari BIG.
Laporan proyek perubahan ini dibuat sebagai prasyarat dalam
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Adapun
kekurangan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang
ditemukan menjadi suatu pengalaman dan masukan yang sangat berharga
bagi kami dikemudian hari.
Demikian laporan proyek perubahan ini kami sampaikan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
|
SISTIM INFORMASI BIDANG TANAH LENGKAP (SI BATAL)”
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 13:53
|
DIDIK PURNOMO
|
Didik.pdf
|
27 May 2019
|
Salah satu dari strategi pemerintah dalam mewujudkan tanah
menjadi sumber keadilan dan kemakmuran yaitu dengan melaksanakan
program strategis percepatan pendaftaran tanah. Kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tiga tahun terakhir telah menjadi
program andalan yang dilaksanakan secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur. Kegiatan PTSL meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
(pengukuran) dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar bidangbidang tanah serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanahnya.
Kegiatan pengukuran merupakan salah satu mile stone dari
rangkaian kegiatan PTSL di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019
dengan target 155.000 bidang tanah. Memperhatikan target yang telah
ditetapkan, sudah seharusnya menjadi prioritas untuk dilaksanakan
secara lebih cepat, efektif dan efisien. Pencapaian target sesuai dengan
waktu yang ditetapkkan perlu didukung dengan ketersediaan sumber
daya manusia dan peralatan. Permasalahan klasik kurangnya tenaga
teknis/surveyor kadaster(petugas ukur) yang tidak pernah mendapatkan
solusi berpotensi menimbulkan masalah baru diantarannya
keterlambatan penyelesaian target pengukuran dan pemetaan pada
kegiatan strategis, sedemikian juga pelayanan pengukuran dan
pemetaan pada permohonan rutin masyarakat. Permasalahan klasik ini
menunjukan tidak optimal pelaksanaan tugas fungsi seksi Pengukuran
dan Pemetaan Dasar di Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah
BPN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan koordinasi dan
pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di
wilayahnya.
Berdasarkan analisis beban kerja pengukuran dan pemetaan seProvinsi Sulawesi Selatan masih dibutuhan tenaga teknis berkompetensi
Pengukuran dan Pemetaan Kadaster (PPK) sebanyak 99 orang pada
tahun 2019. Dengan demikian proyek perubahan yang akan
2
diimplementasikan dengan inovasi pengadaan tenaga teknis surveyor
kadaster non PNS ini secara langsung akan meningkatkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
(project leader), yaitu meningkatkan koordinasi dan bimbingan teknis
tenaga teknis, surveyor dan pemantauan pengukuran dan pemetaan
dasar. Sedemikian IKU mentor selaku atasan langsung dapat
ditingkatkan dengan terlaksana rekrutmen tenaga teknis baru ang akan
mendongkrak kinerja pelayanan pengukuran dan pemetaan kadaster.
Dari uraian di atas, diharapkan peserta DIKLAT PIM IV ini mampu
melaksanakan dan menyajikan proyek perubahan (Proper) sebagai
solusi dari masalah utama yaitu dengan judul “Pengadaan Petugas
Ukur Melalui Pelatihan Tenaga Teknis Surveyor Kadaster Non PNS
Berbasis Kompetensi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan”.
|
Pengadaan Petugas Ukur Melalui Pelatihan Tenaga Teknis Surveyor Kadaster Non PNS Berbasis Kompetensi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 14:04
|
Eniro Athiyyah
|
Eniro Athiyyah_compressed.pdf
|
20 May 2019
|
Target pelaksanaan redistribusi tanah dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini
merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan nawacita ke-5 untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Target pelaksanaan redistribusi yang terus
meningkat perlu dibarengi dengan inovasi
baru yang memberikan kemudahan dalam
mendukung pencapaian target
pelaksanaannya. Proyek Perubahan
berupa pembuatan aplikasi SORevo
bertujuan untuk memudahkan pelaksana
di daerah dalam proses inventarisasi dan
identifikasi subyek dan obyek redistribusi.
|
Evolusi Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|
|
Monday, 14 March 2022, 14:15
|
FAHMI
|
FAHMI_compressed.pdf
|
25 March 2019
|
Tujuan dari Proyek Perubahan ini adalah untuk meningkatkan tingkat
kualitas rencana tata ruang (level of quality) & pelayanan (level of service)
dalam proses pemberian persetujuan substansi (PERSUB) di Direktorat
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah
(BINDA), khususnya subdit wilayah 1 dengan cara yang lebih efektif (lebih
cepat dan terukur) dan efisien menuju pelayanan paripurna (service of
excellent) di era industri 4.0.
Rancangan Kerangka Kerja yang dibangun untuk sistem tersebut
diimplementasikan dengan dengan melibatkan pihak pengguna internal (e.g.
Subdit Wilayah 1) dan eksternal (Pemerintah Daerah) sehingga akan lebih
mudah untuk digunakan dan dijalankan (friendly user). Pentahapan seluruh
kegiatan dalam kegiatan proyek perubahan ini dilaksanakan dari tanggal 24
Maret s.d. 19 Mei 2019 atau lebih kurang 2 bulan.
Dengan tersedianya Sistem Kerangka Kerja berbasis Elektronik (E-Working
System) ini dalam proses pemberian persetujuan substansi (persub) maka
diharapkan layanan proses pemberian persub dapat dilakukan dengan cara
yang lebih optimal dalam rangka menghadirkan layanan prima PERSUB
sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN 2020-2024.
Lebih Jauh juga diharapkan, Kerangka Kerja Aplikasi E-Persub yang telah
dibangun dapat menginisiasi proses Transformasi pelayanan Direktorat
Binda secara keseluruhan menuju ke era digital di era Revolusi Industri 4.0
ini yang sejalan dengan rencana proses transformasi Kementerian
ATR/BPN untuk mengaplikasikan system kerja elektronik (electronic-based
system) di tahun 2022.
|
PERANCANGAN KERANGKA KERJA SISTEM ELEKTRONIK (E-SYSTEM WORKING FRAMEWORK) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN RUANG DAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA (EXCELLENT SERVICE) DI ERA INDUSTRI 4.0
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2019
|
|
|