Kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu daerah. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah sebuah Aksi Perubahan berupa pembuatan aplikasi yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menyampaikan hambatan, kendala, dan masalah dalam pelaksanaan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ) demi mendukung kemudahan berusaha di provinsi Kalimantan Tengah. Aksi perubahan kinerja organisasi “Optimalisasi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko (online single submission risk based approach) dengan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR) melalui SIMPEL TERAS (sistem pelaporan dan pengaduan pelaksanaan kkpr efektif dan terintegrasi) dalam mendukung ease of doing business (EODB)/kemudahan berusaha di provinsi Kalimantan Tengah, sejalan dengan kebijakan bahwa Dalam rangka penguatan Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan,pada hakekatnya tidak ada satupun pemanfaatan Hak Atas Tanah yangtidak merujuk pada rencana tata ruang ,dimana rencana tata ruang itu dijiwai oleh Land Tenure ,Land Value dan Land Use yang mana ketiganya menjadi core atau inti dari penyusunan tata ruang dalam kerangka Land Management Paradigm. Maka sejak berlaku UUCK (Undang-UndangCipta Kerja) yang menjadi representasi dari Tata Ruang itu dan yang menjadi panglima pembangunan bahwa ketika akan memanfaatkan ruang maka harus melalui KKPR (Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) Penguatan peran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dalam mencapai tujuan investasi sebesar 21 triliun melalui KKPR yang mana KKPR ini memerlukan Pertimbangan Teknis merupakan salah satu.
