Dewasa ini Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya dibidang teknologi komputer telah berkembang sedemikian pesatnya, sehingga hampir semua cakupan bidang kegiatan manusia bergantung pada yang dinamakan dengan teknologi komputer. Tujuan Kementerian ATR/BPN yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) mengamanatkan tahun ini adalah tahun berbasis elektronik. Seluruh jajaran untuk segera melakukan transformasi digital secara sistematis dan komprehensif namun tetap memperhatikan potensi-potensi risiko (risk awareness) yang timbul, termasuk penyiapan sumber daya manusia yang berintegritas, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan ketersediaan jaringan sesuai dengan amanat Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022. Sistem pengaduan yang masih bersifat manual pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju memungkinkan masyarakat harus mengadukan persoalan sengketa dengan pergi langsung ke kantor, mengambil karcis, menunggu gilirian kemudian menunggu panggilan mediasi. Begitu pula dengan data yang diajukan sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian masalah yang masih bersifat manual dan tanpa adanya dukungan foto dan koordinat letak lokasi yang bersengketa. Dari hal tersebut dari itu dibutuhkan sebuah sistem penginputan tanah sengketa secara online sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengadukan permasalahan sengketa secara online dengan menyertakan peta sebagai titik lokasi tanah yang bersengketa serta dapat, beserta dokumen alas hak sehingga memberikan informasi dalam peta dimana letak titik tanag tersebut berdasarkan dengan info pengadu. Seiring dengan pemahaman masyarakat tentang pelayanan pertanahan dan kemajuan teknologi, maka tuntutan penyajian informasi yang terkait dengan data semakin meningkat. Terkait permasalahan penyelesaian pengaduan sengkeya pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju diperlukan aplikasi yang cepat, akurat dan kompleks dalam hal pemantauan perjalanan pengaduan sehingga pelayanan menjadi efektif dan akuntabel.
