Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sedangkan Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah di bidang pertanahan terwujud sebagai pelayanan publik yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanah . Pengelolaan pelayanan publik yang baik dan benar sesuai kebijakan yang berlaku tidak terlepas dari sosok seorang pemimpin. yang cerdas dan berintegritas tinggi dengan 4 (empat) fundamental yaitu kesadaran diri, komunikasi, kemampuan mempengaruhi, ketangkasan belajar. sehingga mampu mempengaruhi bawahan untuk bersama-sama melakukan yang terbaik dan menghindarkan diri perbuatan tercela. Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan berdasarkan DIPA Kantor Pertanahan sama halnya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lainnya. Dimana berdasarkan DIPA Kantor Pertanahan, anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan cukup terbatas, dan hanya dilakukan satu kegiatan setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya masyarakat yang bisa diundang untuk kegiatan tersebut, sehingga hal – hal yang disampaikan dalam sosialisasi hanya disampaikan dari mulut ke mulut yang berpotensi kurang jelasnya informasi yang sampai pada masyarakat. Sosialisasi yang bersifat konvensional memerlukan anggaran yang tidak sedikit, dan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menangani permasalahan berupa sengketa sebanyak 3 sengketa pada tahun 2022, jumlah perkara sebanyak 6 pada tahun 2022 s/d 2023 terdiri dari 5 perkara pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan 1 perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Berdasarkan permasalahan di atas diperlukan suatu wadah untuh memaksimalkan tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dengan memadukan kemajuan teknologi, dalam hal ini wadah/media untuk mengakomodasi kegiatan sosialisasi agar lebih bisa tersampaikan kepada masyarakat. Penggunaan Media Digital dapat membantu untuk memaksimalkan Kantor Pertanahan dalam memberikan manfaat dari kegiatan Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.
