Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditetapkan norma-norma yang harus dipedomani dalam pengelolaan keagrariaan/pertanahan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam rangka mewujudkan “tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yakni berkaitan dengan aspek pengelolaan keagrariaan/pertanahan meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kepastian dan perlindungan hukum termasuk administrasi pertanahan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPHAT) dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang telah diberikan haknya dapat diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dari semenjak menjadi bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang masih dilakukan secara manual baik dari penyajian data maupun penyimpanan dokumen kegiatannya sehingga tidak ada data valid mengenai jumlah obyek dan hasil dari kegiatan dimaksud karena dokumen kegiatannya tidak ditemukan atau hilang. Hal ini menjadi kendala bagi Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam melakukan identifikasi dan penentuan obyek kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah. Sejalan dengan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diharapkan melalui pemanfaatan teknologi digital akan membantu memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan serta efektivitas dan efisiensi penyajian data dan dokumentasi kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Laporan Aksi Perubahan_Ririn.pdf
