Tanah merupakan obyek yang menjadi salah satu pemicu timbulnya sengketa pertanahan, baik melibatkan individu, badan hukum atau bahkan sengketa yang melibatkan antar stake holder pemerintahan itu sendiri. Sehingga perlu adanya aturan hukum terkait regulasi yang dapat diciptakan dan dapat diterapkan dalam memberikan kepastian terhadap kepemilikan hak atas tanah. Masalah pertanahan memerlukan perjatian dan penanganan ekstra di berbagai pihak mulai dari perangkat desa yang mewakili pemerintah setempat dan Kantor Pertanahan setempat yang mengeluarkan produk Sertipikat sebagi legalitas hukum kepemilikan 1ector1s tanah . Sesuai dengan maklumat dari Undang -undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyebutkan tentang segala peraturan hukum tentang penggunaan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Inventarisasi data pemetaan secara manual yang menjadi produk BPN diidentifikasi terbit dibawah tahun 2012 sebelum adanya muncul Aplikasi KKP dan GeoKKP yang berbasis Web yang terintegrasi dengan server di PUSDATIN BPN RI Pusat. Terkait dengan Pemetaan bidang tanah dapat dimonitor secara real time menggunakan aplikasi tersebut dan membagi Kualitas data pertanahan menjadi 6 (enam) Kualitas data (KW), yaitu KW 1, KW2, KW3, KW4, KW5, dan Kw6. Seiring dengan penerapan manajemen mutu dan organisasi yang terintegrasi, Kepemimpinan dan Kerjasama Tim (Team work) dalam Birokrasi organisasi merupakan hubungan yang sangat penting dan berdampak sangat signifikan dalam menciptakan Pelayanan Prima dengan didukung Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital seperti saat ini. Pada tahun 2012 sebenarnya telah dikenalkan dengan perubahan era analog menuju perubahan secara digital yang dikenalkannya Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang dapat memuat dan mengakomodir terdigitalnya Buku tanah dan Surat ukur yang dapat dimonitormelalui Aplikasi tersebut dengan menambahkan beberapa perangkat software dan Hardwareseperti Autocad Geospasial dan Perangkat Penyimpan data (Server). Beberapa Software dan hardware di tahun 2012 mulai diperkenalkan seperti Aplikasi KKP dan AutoCAD Geospasial sebagi pendukung nya dan perangkat Hardware seperti PC/LAPTOP/Server yang dapat menunjang dan mengamankan data – data berukuran besar. Setelah adanya Software KKP yang di harapkan dapat mengakomodir dalam mengambil keputusan dalam Analisa kegiatan pertanahan baik berkaitan dengan hukum atau terkait dengan Pemetaan Spasial. Pembaharuan – pembaharuan updating perangkat Software KKP tidak jarang dilakukan dalam mengakomodir permasalahan yang muncul dimasing – masing satuan kerja seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan – Permaslahan yang muncul terkait dengan Pemetaan Digital dapat terselesaikan namun banyaknya kendala membuat terkadang hal ini sulit untuk diuraikan karena nya minimnya data Pertanahan yang tersedia di dalam arsip Kantor Pertanahan. Hal ini harus disiasati dengan menginventarisisr seluruh Peta analog, SU, PBT yang ada di ruang arsip Seksi Survei Pemetaan dengan mengelompokkannya per desa dan Pertahun agar dapat dengan mudah untuk sedikit demi sedikit terdigitalkan dan diposisikan pada kordinat TM-3.
