Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 9 Tugas Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.
Salah satu tugas dan Fungsi pada bidang survei dan pemetaan adalah pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang. Dalam optimalisasi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dibutuhkan penggunaan foto tegak. Seiring dengan pelaksanaan tugas dari bidang survei dan pemetaan melalui kegiatan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)Transmigrasi diperlukan penggunaan foto tegak agar mendukung pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sebagai kementerian yang mengemban tugas Pendaftaran Tanah, banyak memanfaatkan Peta Dasar skala besar. Kementerian ATR/BPN telah mengatur regulasi terkait pembuatan Peta Dasar skala besar melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2019. Permen ini berisi ketentuan tentang pembuatan Peta Dasar Pertanahan dimana Peta Dasar Pertanahan dapat dibuat salah satunya menggunakan peta foto.
Salah satu teknologi yang dianggap relevan dalam pengadaan
Peta Dasar dan pemetaan bidang tanah adalah pemanfaatan teknik fotogrametri modern dengan menggunakan Wahana Udara Nir Awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan dengan menggunakan kamera standar atau kamera non metrik. Salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan untuk pembuatan peta foto adalah dengan memanfaatkan wahana UAV (Unmanned Aerial Vehicle).
Sedemikian bergunanya penggunaan foto udara dalam pemanfaatannya, maka penulis merasa penting untuk menulis terkait proses dan produk foto udara sebagai bahan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul “ OPTIMALISASI PENGUKURAN KADASTRAL HAK PENGELOLAAN (HPL) TRANSMIGRASI MELALUI PEMETAAN TERINTEGRASI (FOTO UDARA) DI KABUPATEN KONAWE ”.
