Tuntutan masyarakat akan terbentuknya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan, mendorong pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap penyusunannya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang ada di Indonesia meliputi beberapa bidang salah satunya pertanahan. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam rangka layanan pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Baubau memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Sejalan dengan perwujudan tata pemerintahan yang baik, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN) telah melaksanakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Investasi melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan”. Dalam rapat kerja nasional telah dicanangkan tujuh layanan prioritas. Ketujuh layanan prioritas tersebut meliputi, Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, serta Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor. "Dari tujuh layanan prioritas, empat layanan sudah dilakukan secara elektronik sehingga bisa mengurangi 40 (empat puluh) persen antrean.
Kementrian ATR/BPN saat ini sedang mempersiapkan seluruh bidang tanah di beberapa wilayah Kota dan Kabupaten untuk dapat menghasilkan pemetaan seluruh bidang untuk mewujudkan Kota Lengkap. Ada 3 (tiga) manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dan pemerintah jika suatu wilayah telah dinyatakan lengkap antara lain : 1) masyarakatnya memiliki hak atas tanah, di mana masyarakat memperoleh tambahan nilai ekonomi dan sosial, 2) tidak akan ada lagi permasalahan konflik sengketa atau tumpang tindih karena seluruh tanah telah terdaftar secara akurat, dan 3) menutup ruang bagi para mafia tanah (Sambutan Menteri ATR/KBPN pada Deklarasi Kota Yogyakarta sebagai Kota Lengkap).
Sejalan dengan paradigma pengelolaan lahan agar dapat diwujudkan dalam kebijakan pertanahan nasional, Kementerian ATR/BPN saat ini mendorong digitalisasi data pertanahan segera dilaksanakan. Hal ini mengacu pada penerapan e-government (e-gov) untuk pelayanan publik yang berbasis elektronik. Menurut The World Bank Group (2001) dalam Habibullah (2010, 188) e-gov adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju good government. Menurut Mustafadijaya (2003) dalam Habibullah (2010, 187), e-gov diperlukan karena jawaban atas perubahan lingkungan strategik yang menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, berorientasi pada publik, transparan dan akuntabel.
