Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional salah satunya adalah “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”. Pelayanan Pertanahan harus semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan. Kebutuhan yang dimaksud adalah pelayanan pertanahanan yang efektif dan efisien, dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Pembangunan Zona Integritas.Berdasarkan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di atas maka perlu adanya pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Instansi pemerintah yang berkompeten untuk berkolaborasi ini adalah Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut karena Ombudsman merupakan lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sehingga terbentuknya Manajemen Perubahan yang saling berintegrasi antara kedua institusi tersebut. Dari manajemen perubahan tersebutlah menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan terhadap pengguna layanan pertanahan dan mempertahankan kualitas tersebut pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional salah satunya adalah “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”. Pelayanan Pertanahan harus semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan. Kebutuhan yang dimaksud adalah pelayanan pertanahanan yang efektif dan efisien, dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Pembangunan Zona Integritas.
Berdasarkan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di atas maka perlu adanya pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Instansi pemerintah yang berkompeten untuk berkolaborasi ini adalah Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut karena Ombudsman merupakan lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sehingga terbentuknya Manajemen Perubahan yang saling berintegrasi antara kedua institusi tersebut. Dari manajemen perubahan tersebutlah menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan terhadap pengguna layanan pertanahan dan mempertahankan kualitas tersebut pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Halid Aslamudin Putra Utama_ 196810301993031004.pdf
