Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Dalam rangka percepatan pemberian pelayanan masyarakat bidang pertanahan, khususnya informasi nilai tambah (land market) atau kawasan serta kepastian nilai ekonomi aset tanah masyarakat maka kebutuhan ketersediaan Peta Zona Nilai Tanah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan sesuai kebijakan pembangunan dianggab sangat mendesak. Layanan Informasi Nilai Tanah dengan menggunakan peta zona nilai tanah merupakan salah satu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sebagamana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada KementerianATR/BPN, yang diharapkan dapat memberikan informasi nilaitanahyang mencerminkan harga sebenarnya di lapangan, yang bisa memberikan keadilan bagi masyarakat maupun stakeholder yang lainnya. Tentunya dalam melakukan penilaian ZNT perlu berdasarkan basisnilaipasar karena nilai pasar adalah angka yang paling wajar karenasesuaidengan permintaan masyarakat karena ada pembeli dan adapenjual.Kondisi tersebut menuntut dilaksanakannya pembaruan terhadapPetaZNT yang sudah ada saat ini. Kebutuhan terhadap Peta ZNT harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana nilai tanah yang disajikan merupakan nilai yang mendekati dengan kondisi lapangan. Kegiatan pembaruan / updating peta ZNT adalah kegiatan yang dilakukan untuk memutakhirkan nilai tanah yang terkandung dalam peta ZNT sehingga perubahan data nilai tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi ekonomi, perubahan penggunaan tanah atau faktor lainnya yang dapat terdeteksi. Tujuan pembaruan zona nilai tanah adalah agar informasi nilai tanah selalu ter-update yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pertanahan yang berkualitas sekaligus menjadi referensi kebijakan yang berkaitan dengan nilai tanah atau nilai asset properti. Minimnya cakupan Peta ZNT di Kabupaten Musi Rawas menyebabkan pelayanan informasi nilai tanah dan nilai aset properti belum optimal dan peta ZNT menjadi tidak terlalu operasionaldigunakan oleh stakeholder di daerah, termasuk pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah dapat memanfaatkan layanan nilai tanah sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Berangkat dari situasi dan kondisi yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat rancangan aksi perubahan dalam pelayanan pertanahan yang inovatifmelalui kolaborasi dengan layanan jumat berkah (Lajukah) yang merupakan layanan jemput bola yang dilaksanakan olehKantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
Febriyanto_RAP_G1A1K3.pdf
