Berbagai pelayanan yang telah banyak dilakukan oleh
Instansi publik salah satunya adalah kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan satusatunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan
tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional
dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan
dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan
kepada masyarakat, badan hukum, swasta, sosial ataupun
keagamaan serta institusi pemerintah.
Salah satu Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 adalah
menjadikan Kantor Pertanahan Modern sebagai pusat layanan
informasi pertanahan dan ruang berbasis elektronik. Oleh Karena
itu transformasi digital akan dilakukan secara gradual sesuai
dengan kesiapan kualitas data pertanahan dan ruang, sumber
daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, serta akseptabilitas
masyarakat. Strategi pelaksanaan transformasi digital yang
mencakup aspek-aspek peningkatan kualitas data, peningkatan
profesionalitas dan kompetensi digital SDM perlu disusun
termasuk SDM mitra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, penyediaan infrastruktur teknologi
informasi, proses bisnis dalam ekosistem digital, regulasi,
komunikasi publik dan edukasi masyarakat serta penyediaan
anggaran.
Sebagai pelayan publik, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menjalankan suatu
perubahan dari sistem manual ke sistem digital, namun masih banyak belum menjalankan perubahan pengelolaan warkah dari
sistem manual ke sistem digital untuk menyimpan dan mengelola
dokumen pertanahan yang biasa disebut sebagai warkah
pertanahan. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat
pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah
dipergunakan sebagai dasar pelayanan Pendaftaran, Pemeliharaan
dan Informasi Pertanahan. Warkah disimpan dan dipelihara
keasliannya sebagai arsip hidup oleh Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.