Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.
Pelayanan publik telah menjadi kegiatan strategis pemerintah yang menyangkut berbagai pihak dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara sebagai instansi yang memberikan layanan dalam bidang pertanahan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan diberikan kepada berbagai pihak baik masyarakat, swasta atau pemerintah yang memiliki tanah. Dalam pelayanan pada bidang pertanahan masih ditemui banyak kendala yang diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman penerima layanan publik dalam memahami prosedur pelayanan pertanahan. Akibat yang ditimbulkan dari masalah ini adalah banyaknya tunggakan berkas permohonan pada Kantor Pertanahan. Tunggakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara adalah sebanyak 134 berkas. Dari tunggakan yang ada didominasi oleh tunggakan yang berasal pensertipikatan aset Pemerintah Kabupaten sebanyak 54 berkas di luar berkas yang sudah masuk namun belum terentri pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sebanyak 70 berkas sehingga jumlah tunggakan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebanyak 60% dari tunggakan yang ada (Sumber: Data Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara tanggal 27 Maret 2022).
Fitzastri Alrassi_ 19870614 201101 1 008.pdf
