Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan..Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik sedang berupaya melakukan perubahan. Perubahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan warkah pertanahan. Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan warkah adalah dokumen yang merupakan pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah. Kementerian ATR/BPN membutuhkan suatu perubahan terhadap sistem manual yang selama ini dijalankan dalam menyimpan dan mengelola warkah pertanahan karena tidak praktis sehingga memerlukan waktu yang lama.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Memiliki visi yaitu : “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah instansi yang melaksanakan penyelenggaraan urusan Agraria dan Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan visi organisasi yaitu “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan untuk mencapai visi dalam melaksanakan pelayanan publik bidang pertanahan dan ruang difokuskan melalui dua misi

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menetapkan Visi Yakni “Terwujudnya Penataan Ruang Dan Pengelolaan Pertanahan Yang Terpercaya Dan Berstandar Dunia Dalam Melayani Masyarakat”. Hal Tersebut Tertuang Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Untuk Mencapai Visi Tersebut Diatas, Kementerian ATR/BPN Telah Menetapkan 2 (Dua) Misi Yakni : “Menyelenggarakan Penataan Ruang Dan Pengelolaan Pertanahan Yang Produktif, Berkelanjutan, Dan Berkeadilan Serta Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan Dan Penataan Ruang Yang Berstandar Dunia”. Bahwa Menunjang Visi Dan Misi Kementerian ATR/BPN Menuju Kelembagaan Yang Berstandar Dunia Baik Dalam Penataan, Pelayanan Ruang Dan Pertanahan Perlu Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Mumpuni. Hal Tersebut Selaras Dengan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pelayanan Publik Adalah Kegiatan Atau Rangkaian Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sesuai Dengan Peraturan Perundangundangan Bagi Setiap Warga Negara Dan Penduduk Atas Barang, Jasa, Dan/Atau Pelayanan Administratif Yang Disediakan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menetapkan Visi Dan Misi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Dan Misi Presiden Yang Tertuang Dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Selama Lima Tahun Ke Depan Adalah: “Terwujudnya Penataan Ruang Dan Pengelolaan Pertanahan Yang Terpercaya Dan Berstandar Dunia Dalam Melayani Masyarakat Untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi Tersebut Akan Menjadi Guidance, Motivasi Dan Target Kinerja Yang Ingin Dicapai Dalam Lima Tahun Yang Akan Datang Dengan Mewujudkan Pengelolaan Ruang Dan Pertanahan Dan Yang Terpercaya Dan Berstandar Dunia Guna Mendukung Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Melayani Masyarakat Menuju “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Telah Menetapkan Tematik Tahunan Pertanahan Dan Tata Ruang Yaitu Peningkatan Kualitas Di Tahun 2020, Peningkatan Kualitas Menuju Transformasi Digital Di Tahun 2021, Berbasis Elektronik Di Tahun 2022 Dan Tahun 2023, Serta Stelsel Positif Dan Berstandar Dunia Di Tahun 2024. Akan Tetapi Tematik Tahunan Tersebut Sering Kali Dihadapkan Pada Isu-Isu Yang Dapat Menjadi Bottleneck Seperti Sumber Daya Manusia, Anggaran, Peralatan/Perlengkapan, Serta Sarana Dan Prasarana.

Administrasi Merupakan Rangkaian Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Orang Dalam Bentuk Kerjasama Untuk Mencapai Tujuan Tertentu, Sedangkan Definisi Kepegawaian Adalah Yang Berhubungan Dengan Pegawai, Orang Yang Bekerja Pada Pemerintah/Perusahaan. Secara Umum Pengertian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Adalah Menyediakan Segala Apa Yang Diperlukan Oleh Pegawai Termasuk Pengurusan, Pengaturan Dan Atau Manajemen Tentang Kebijakan Publik Untuk Masyarakat Luas Dan Beberapa Pihak Yang Berkepentingan Dalam Birokrasi Pemerintah. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Telah Menjadi Aspek Kunci Dalam Kesuksesan Organisasi Modern. Pelayanan Kepegawaian Bukan Hanya Tentang Administrasi Dan Pengelolaan Data Pegawai, Tetapi Juga Tentang Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Mendukung, Memotivasi, Dan Menginspirasi Pegawai Untuk Mencapai Potensi Penuh Mereka.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan mulainya era revolusi industri keempat atau 4.0, dimana efisiensi mesin dan manusia mulai terhubung dengan internet. Revolusi industri tidak hanya merambah sektor industri tetapi juga merambah sektor pemerintahan. Menghadapi revolusi industri 4.0, Menghadapi perkembangan teknologi ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah lainnya yaitu e-government (e-gov) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Di Pasal 1 (1) menjelaskan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Sedangkan e-government menurut World Bank dalam Cahyadi (2003, 4) adalah Penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya.