Integritas adalah fondasi utama dalam kepemimpinan yang efektif, terutama dalam pengelolaan arsip yang memerlukan akurasi, kepercayaan, dan transparansi. Pengelolaan arsip yang efektif merupakan salah satu pilar penting dalam administrasi publik yang transparan dan akun tabel. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengambil langkah inovatif dengan mengimplementasikan SIAPNATADAYA (Sistem Aplikasi Kearsipan Penataan dan Pemberdayaan) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip. Integritas dalam kepemimpinan merujuk pada keselarasan antara perkataan dan tindakan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan moral.Ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap Tindakan. Kepemimpinan yang berintegritas sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang transparan dan akun tabel, terutama dalam konteks pengelolaan arsip yang memerlukan kepercayaan dan kejujuran dalam setiap langkahnya. SIAPNATADAYA adalah sistem aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses penataan dan pemberdayaan arsip secara digital. Sistem ini menyediakan berbagai fitur untuk penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip yang lebih efisien dan efektif, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi. Integritas merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepemimpinan yang berintegritas mendorong seluruh pegawai untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

sebagai Instansi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan sektor

agraria serta pertanahan nasional memiliki visi dan misi yang tertuang dalam tujuh

arah dan kebijakan Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2025, yang salah satunya

adalah “Optimalisasi manfaat penyelenggaraan Reforma Agraria”. Terbitnya

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria

semakin menegaskan bahwa Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional

(PSN).

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 64/P/2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan

menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024, ditugaskan untuk

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan termasuk kegiatan

Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dan bertanggungjawab kepada

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.

Transformasi digital di Indonesia merupakan proses evolusioner yang secara formal dimulai dengan terbitnya instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Governance. Sejak saat itu, wujud pemerintahan digital secara perlahan mulai berevolusi, mulai dari website resmi instansi pemerintah yang awalnya hanya ada kini sudah sampai pada pelayanan publik yang bisa diakses melalui smartphone.

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Adalah Salah Satu Instansi Vertikal Pemerintah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertanahan Dan Tata Ruang. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Berupaya Untuk Memperbaiki Kualitas Pelayanan Dari Waktu Ke Waktu, Yang Sudah Dilakukan Berlanjut Dengan Perbaikan-Perbaikan Lainnya Kepada Masyarakat Antara Lain Dengan Cara Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Sengketa.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai

lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan dan tata

ruang, terus mendorong Pembangunan bidang pertanahan dan tata ruang. Dengan terbatasnya

kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan

dan tata ruang, Kementerian ATR.BPN mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Pelayanan pertanahan di Kota Tasikmalaya mengalami berbagai tantangan,

terutama terkait dengan ketidakakuratan dan ketidaksesuaian data antara Kantor

Pertanahan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini mengakibatkan

proses administrasi yang lambat, dan kesulitan dalam pengelolaan aset tanah.

Ketidaksesuaian data ini juga menyulitkan warga dalam mendapatkan pelayanan

yang cepat dan tepat, serta menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, orgasisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip ada dua macam yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) Pasal 19 menetapkan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Tugas dimaksud selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan pertanahan dan tata ruang secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu strategis kementerian terkait sumber daya manusia yaitu rendahnya kinerja pertanahan yang ditandai kurangnya SDM bidang pertanahan khususnya petugas ukur pertanahan dan ketersediaan prasarana dan fasilitas yang belum memadai di beberapa kantor pertanahan serta arahan menteri untuk dibuat skema mutasi/rotasi berikut jangka waktu bagi pejabat/pegawai BPN terutama di wilayah timur.