Dalam mencapai sasaran pada visi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045, maka perlu didukung dengan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Pertumbungan investasi di Indonesia telah mencapai rata-rata 6,4% per tahun dan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Peranan investasi di Indonesia terhadap PDB diprediksi meningkat pada tahun 2045, maka dengan adanya peluang investasi yang tinggi diperlukan adanya instrumen yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sesuai dengan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diselenggarakan tanggal 17 Januari 2023 dan pada Rapat Terbatas (Ratas) pada tanggal 11 Januari 2023, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen penting dalam menyambut peluang investasi di Indonesia sehingga percepatan dalam penyusunan RDTR menjadi urgensi yang tinggi untuk dilakukan. RDTR memiliki peranan penting dan krusial dalam memberikan kepastian hukum serta dukungan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi, selain percepatan penyelesaian RDTR yang menjadi payung hukum memberi kepastian dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), ketersediaan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) juga penting, karena hal tersebut menjadi syarat pelaksanaan mekanisme Konfirmasi KKPR (KKKPR) yang dapat terbit hanya dalam waktu 1 hari kerja. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa peningkatan penyelesaian RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS-RBA berbanding lurus dengan peningkatan penerbitan KKKPR dan meningkatkan realisasi investasi. Peningkatan Indeks Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia akan lebih mudah tercapai apabila RDTR yang berkualitas dan terintegrasi kedalam sistem OSS-RBA dapat dipenuhi. Namun, dari target 2.000 RDTR yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Tahun 2020-2024, sampai dengan pertengahan tahun 2023 baru sebanyak 353 (17,65%) dan sebanyak 168 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS-RBA, hal tersebut menyebabkan iklim investasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan.
