Dalam rakernas 2023 yang bertemakan peningkatan investasi melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum bidang Tanah Ruang dan Pertanahan” yang terangkum dalam Resume Hasil Rakernas 2023, Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bahwa dalam mendukung investasi, peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berada di hilir, Menteri Agraria dan Tata Ruang, menyampaikan beberapa poin terkait iklim invertasi antara lain: 1. permasalahan yang menjadi penghambat investasi di daerah dan harus segera diselesaikan dengan cepat yaitu Tata Ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung. 2. RDTR memiliki peranan yang sangat penting untuk memudahkan para pelaku usaha berinvestasi melalui KKPR yang terintegrasi pada sistem OSS di BKPM. 3. Dari 514 Kabupaten/Kota terdapat 2.000 RDTR yang harus diselesaikan. Sejauh ini baru 294 RDTR yang menjadi Perda dan 114 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS.. Hal ini merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 Dalam pelayanan PTP PKKPR baik Berusaha, PTP PKKPR Non Berusaha, PTP Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan tanah maupun PTP PKKPR Untuk yang bersifat strategis, untuk PTP PKKPR Berusaha sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sudah banyak dimanfaatkan para pelaku usaha, selayaknya OSS yang merupakan sistem perizinan berbasis risiko dengan mengandalkan teknologi informasi yang mengintegrasikan proses perizinan di daerah dan pusat guna mempercepat dan mempermudah kegiatan usaha atau investasi di Tanah Air, dibangun bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia. namun Ikhtiar pemerintah untuk mempercepat pelayanan, belum sepenuhnya berjalan untuk tidak dikatakan masih jauh dari harapan, karena pada kenyataannya penggunaan OSS sendiri tidaklah mudah dan banyak menimbulkan kebingungan bagi pengguna layanan, sama halnya dengan pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan yang harus melaui banyak prosedur dan persyaratan, untuk membantu mengurai kebingungan tersebut sebenarnya BKPM sudah menyediakan berbagai layanan seperti Contact Center OSS. Layanan Contact Center OSS ini digunakan dalam mengurus izin perusahaan oleh pelaku usaha. Contact Center OSS BPKM yang bisa hubungi untuk dapat terhubung ke BKPM yakni di nomor 0807 100 2576 dan Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 5 Agustus 2022 Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto resmi meluncurkan program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) dan Hotline Pengaduan. Dua inovasi di bidang pertanahan dan tata ruang itu adalah untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dua inovasi itu merupakan upaya dari Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi berkelas dunia. Hotline Pengaduan bagi masyarakat ini berbentuk sistem pengelolaan pengaduan berbasis Whatsapp yang responsif dan cepat melalui nomor 0811-1068-0000 yang telah terintegrasi dengan kantor BPN di seluruh Indonesia, namun sayangnya hotline BPN tersebut hanya untuk pengaduan umum saja, alangkah baiknya jika Hotline ATR/BPN tersebut juga memiliki fitur yang lain yakni layanan konsultasi untuk semua produk pertanahan, termasuk membantu dalam pendaftaran PKKPR baik melalui OSS maupun KKP, Adapun layanan Contact Center yang dapat dilaksanakan adalah layanan pemberian informasi, konsultasi, maupun pencarian solusi dengan harapan hanya dengan one call away atau Chat interaktif Fast Respon dapat mengcover semua kebutuhan layanan bantuan serta layanan produk untuk pemohon dan non pemohon layanan pertanahan yang dapat diakses kapan saja, sehingga dapat melerai kebingungan para pengguna layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk KKPR, dengan harapan akhir adalah peningkatan investasi secara optimal.
