Repository Aksi Perubahan

Repository Sharing Knowledge merupakan fitur LMS dalam menyajikan dokumen akademik peserta pelatihan.


PENGGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) KANTOR PETANAHAN KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH

    SLAMET SUHARDI, S.SiT, M.M. | 23 January 2024

Abstract


Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem-sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Aspek manajemen organisasi dan pengendalian pada Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, yaitu komitmen bersama optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui perluasan target keberhasilan status WBK dan WBBM (Hasil Rumusan Rakernas ATR/BPN 2021 tanggal 5 – 8 April 2021). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, untuk menghadapi kendala yang ada perlu dibangun pilot project dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pengembangan Zona Integritas merupakan proses lanjutan sejak pembentukan Zona Integritas, yang berfokus pada implementasi program manajemen perubahan, penataan manajemen, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan Kualitas fokus publik tertentu. layanan. berfokus pada lingkungan. pembangunan zona integritas diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/ WBBM).

Dalam mewujudkan zona integritas, berkembang menuju zona bebas korupsi dan zona birokrasi dan pelayanan yang bersih dilingkungan instansi pemerintah masih terdapat kendala dan masalah yaitu pelayanan publik diantaranya bentuk pelayanan yang masih bisa dibilang kurang memuaskan, kurangnya pengertian masyarakat terhadap persyaratan yang diberikan oleh instansi dikarenakan kurangnya penjelasan dari pihak pelayanan, tidak praktis membuat masyarakat harus bolak balik dan memakan waktu untuk ke instansi tersebut untuk melengkapi kekurangan yang diperlukan, ketidak pastian dalam menepati janji untuk pengurusan yang memakan waktu cukup lama karenanya sering menjadi masalah dalam masyarakat dan kurangnya pengetahuan dan kurang sikap yang ditunjukkan oleh petugas loket pelayanan yang sering membuat masyarakat tidak merasa nyaman. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, (WBBM); karena masih pada tahapan Pembangunan Zona Integritas terkait reformasi birokrasi supaya kontribusi pelayanan lebih maksimal dan bebas korupsi.

Dokumen PDF RENCANA AKSI PERUBAHAN PKP 4 OKTOBER 2023 ( SLAMET SUHARDI ).pdf

Kategori & Pelatihan : Aksi Perubahan PKP | Pelatihan PKP Angkatan III Tahun 2023
Keyword :