Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Pada konteks ideal, segenap praktik dan keseharian organisasi menjadi sarana riil pewarisan teladan dan geladi kepemimpinan personel organisasi. Namun demikian, banyak organisasi dengan sumber daya yang memadai akan melengkapi diri dengan pelatihan kepemimpinan. Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana hal tersebut diatas telah mengacu kepada nilai-nilai dasar bela negara. Peningkatan fokus atensi publik serta tema kegiatan dan kebijakan pemerintah pada “bela negara” merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi beragam profesi dan lapisan masyarakat dalam memaknai praktik bela negara. Pelatihan kepemimpinan ASN dalam kaitannya dengan bela negara dengan demikian tidak hanya diharapkan untuk dapat menjebol stigma bela negara yang dominan sektoral pertahanan keamanan. Transformasi pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sebagai pelayan publik dituntut bergerak cepat mewujudkan pemerintahan yang digital. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi layanan pertanahan menyebabkan terjadinya tunggakan penerimaan dimuka sehingga berpengaruh terhadap pendapatan atau realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penyelesaian layanan pendaftaran tanah melebihi SOP, Terbatasnya penyebaran informasi layanan kepada masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap layanan informasi pertanahan serta jarak tempuh sebagian besar masyarakat yang cukup jauh untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan menjadi perhatian serius bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), dengan harapan penyampaiaan informasi dan atau pelayanan konsultasi pertanahan secara optimal dapat lebih cepat diterima, mudah dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun Laporan Implementasi aksi perubahan dengan judul “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan Pertanahan melalui SULTAN KONSEL (Konsultasi Layanan Pertanahan - Komunikasi Seluler) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan”.
