Kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Mukomuko adalah kondisi alam yang berbukit serta lahan masyarakat yang cukup luas sehingga Pengukuran PTSL menggunakan metode terestris tidak efektif dilakukan karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengukur 1 bidang tanah. Metode Pengukuran yang dilakukan untuk mengatasi kondisi diatas adalah Pengukuran menggunakan metode pengamatan satelit/GPS. Salah satu layanan yang diberikan BIG dalam mempercepat proses pengukuran dan pemetaan adalah INA-CORS BIG (Indonesian-Continuously Operating Reference Station). Layanan ini memberikan RTK-NTRIP (Real time Kinematic Networked Transport of RTCM. Tujuan proyek perubahan yang akan dicapai dalam jangka pendek adalah Terlaksananya Pengukuran PTSL dengan menggunakan jaringan INA-CORS (Indonesian Continuous Operating Referencing System) milik Badan Informasi Geospasial di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang. Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan dalam proyek perubahan dalam jangka pendek adalah (1) Membangun tim efektif (2) Konsultasi dan Integrasi system JRSP dan INA CORS BIG (3) Uji coba penggunaan INA CORS BIG dalam Pengukuran PTSL (4) Pelaksanaan Pengukuran PTSL menggunakan INA CORS BIG (5) Monitoring dan Evaluasi (6) Penyusunan Laporan Proyek Perubahan. Hasil yang dicapai dalam proyek perubahan ini adalah Bahwa penggunaan jaringan INA CORS BIG dapat diterapkan dalam pelaksanaan Pengukuran PTSL di Kelurahan Bandar Ratu dan Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 100 bidang.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas kasih sayang dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan pembuatan proyek perubahan yang bertema Informasi Bidang Tanah Lengkap (SIBATAL) di Provinsi Gorontalo telah di buat. Untuk dapat mewujudkan kebijakan satu peta perlu dibuat informasi bidang tanah lengkap skala besar hal ini akan memberikan informasi yang tepat dan akuran dan dapat dijadikan acuan dalam perbaikan data spasial, referensi perencanaan tata ruang, peningkatan pajak bumi dan bagunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Hal yang dapat dilakukan dengan cara kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan analisis dari berbagai peta yang ada dari berbagai instansi pemerintah seperti peta PBB dari Dispemda, Peta Bidang Tanah dari ATRBPN, Peta Tata Ruang dari PUPR, Peta Kawasan Kehutanan dari BPKH, Base Map dari BIG. Laporan proyek perubahan ini dibuat sebagai prasyarat dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Adapun kekurangan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditemukan menjadi suatu pengalaman dan masukan yang sangat berharga bagi kami dikemudian hari. Demikian laporan proyek perubahan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salah satu dari strategi pemerintah dalam mewujudkan tanah menjadi sumber keadilan dan kemakmuran yaitu dengan melaksanakan program strategis percepatan pendaftaran tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tiga tahun terakhir telah menjadi program andalan yang dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Kegiatan PTSL meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik (pengukuran) dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar bidangbidang tanah serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanahnya. Kegiatan pengukuran merupakan salah satu mile stone dari rangkaian kegiatan PTSL di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dengan target 155.000 bidang tanah. Memperhatikan target yang telah ditetapkan, sudah seharusnya menjadi prioritas untuk dilaksanakan secara lebih cepat, efektif dan efisien. Pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkkan perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan. Permasalahan klasik kurangnya tenaga teknis/surveyor kadaster(petugas ukur) yang tidak pernah mendapatkan solusi berpotensi menimbulkan masalah baru diantarannya keterlambatan penyelesaian target pengukuran dan pemetaan pada kegiatan strategis, sedemikian juga pelayanan pengukuran dan pemetaan pada permohonan rutin masyarakat. Permasalahan klasik ini menunjukan tidak optimal pelaksanaan tugas fungsi seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar di Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kantor Pertanahan di wilayahnya. Berdasarkan analisis beban kerja pengukuran dan pemetaan seProvinsi Sulawesi Selatan masih dibutuhan tenaga teknis berkompetensi Pengukuran dan Pemetaan Kadaster (PPK) sebanyak 99 orang pada tahun 2019. Dengan demikian proyek perubahan yang akan 2 diimplementasikan dengan inovasi pengadaan tenaga teknis surveyor kadaster non PNS ini secara langsung akan meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar (project leader), yaitu meningkatkan koordinasi dan bimbingan teknis tenaga teknis, surveyor dan pemantauan pengukuran dan pemetaan dasar. Sedemikian IKU mentor selaku atasan langsung dapat ditingkatkan dengan terlaksana rekrutmen tenaga teknis baru ang akan mendongkrak kinerja pelayanan pengukuran dan pemetaan kadaster. Dari uraian di atas, diharapkan peserta DIKLAT PIM IV ini mampu melaksanakan dan menyajikan proyek perubahan (Proper) sebagai solusi dari masalah utama yaitu dengan judul “Pengadaan Petugas Ukur Melalui Pelatihan Tenaga Teknis Surveyor Kadaster Non PNS Berbasis Kompetensi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan”.

Target pelaksanaan redistribusi tanah dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan nawacita ke-5 untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Target pelaksanaan redistribusi yang terus meningkat perlu dibarengi dengan inovasi baru yang memberikan kemudahan dalam mendukung pencapaian target pelaksanaannya. Proyek Perubahan berupa pembuatan aplikasi SORevo bertujuan untuk memudahkan pelaksana di daerah dalam proses inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek redistribusi.

Tujuan dari Proyek Perubahan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kualitas rencana tata ruang (level of quality) & pelayanan (level of service) dalam proses pemberian persetujuan substansi (PERSUB) di Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah (BINDA), khususnya subdit wilayah 1 dengan cara yang lebih efektif (lebih cepat dan terukur) dan efisien menuju pelayanan paripurna (service of excellent) di era industri 4.0. Rancangan Kerangka Kerja yang dibangun untuk sistem tersebut diimplementasikan dengan dengan melibatkan pihak pengguna internal (e.g. Subdit Wilayah 1) dan eksternal (Pemerintah Daerah) sehingga akan lebih mudah untuk digunakan dan dijalankan (friendly user). Pentahapan seluruh kegiatan dalam kegiatan proyek perubahan ini dilaksanakan dari tanggal 24 Maret s.d. 19 Mei 2019 atau lebih kurang 2 bulan. Dengan tersedianya Sistem Kerangka Kerja berbasis Elektronik (E-Working System) ini dalam proses pemberian persetujuan substansi (persub) maka diharapkan layanan proses pemberian persub dapat dilakukan dengan cara yang lebih optimal dalam rangka menghadirkan layanan prima PERSUB sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN 2020-2024. Lebih Jauh juga diharapkan, Kerangka Kerja Aplikasi E-Persub yang telah dibangun dapat menginisiasi proses Transformasi pelayanan Direktorat Binda secara keseluruhan menuju ke era digital di era Revolusi Industri 4.0 ini yang sejalan dengan rencana proses transformasi Kementerian ATR/BPN untuk mengaplikasikan system kerja elektronik (electronic-based system) di tahun 2022.

Kebutuhan penyajian informasi pertanahan dan tata ruang sangat beragam dan komplek dengan masing-masing tema sehingga Pusdatin harus melakukan skala prioritas dalam pemenuhannya, yaitu penyajian informasi yang dianggap paling perlu dan mendukung program strategis nasional. Kegiatan PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara sistematis berkelompok (dalam satu wilayah) dengan mengutamakan kelengkapan data yuridis dan fisik bidang tanah. Pada saat ini khususnya di tahapan pengumuman pada proses pendaftaran tanah pertama kali, belum terdapat informasi tentang pengumuman yang berbasis letak/posisi fisik bidang tanah. Kenyataan di lapangan, secara elektronis di aplikasi bidang tanah tersebut sudah pada tahapan pengumuman, tetapi pengumuman secara analog/manual belum dipasang/diumumkan atau terlambat dalam pemasangan pengumuman. Hal ini sangat merugikan masyarakat/pemilik tanah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan jarak tempuh yang jauh dari Kantor Pertanahan, sehingga resiko tanah diklaim sepihak oleh orang lain dapat terjadi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Perubahan harus dilakukan untuk area penyajian informasi pengumuman bidang tanah dimana pengumuman ini harus dapat dilaksanakan berbasis peta bidang tanahnya sesuai dengan kondisi real tahapan di lapangan. Informasi Pengumuman Bidang Tanah ini juga harus dapat diakses oleh masyarakat/pemilik tanah dengan mudah, cepat dan dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terbatas ruang dan waktu. Berdasar pada dokumen/berkas (fisik) pengumuman yang telah disahkan, maka informasi pengumuman berbasis bidang tanah dapat disajikan untuk memenuhi asas publisitas. Data pertanahan kita sudah dapat dikategorikan ke dalam Big Data, karena telah memenuhi aspek 3V yaitu 1) volume yang besar, 2) velocity/kecepatan dalam transaksi input output secara real time, dan 3) variety/beragam jenis dan tipe datanya baik structured, semi-structured dan unstructured. Dengan kemampuan teknologi big data dalam data analytics serta kemampuan pencarian elastic searching dan document based database seperti PostgreSQL, penyajian informasi pengumuman berbasis bidang tanah dapat disajikan dengan analisa dan pelaporannya khususnya untuk berkas pendaftaran tanah pertama kali PTSL- sistematis dan berkas rutin (PNBP). Penyajian informasi pengumuman berbasis bisang tanah ini akan disajikan pada website Kementerian ATR/BPN, Dashboard PTSL dan sebagai layer pada Peta Pendaftaran.

Puji syukur senantiasa kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan proyek perubahan terkait pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (DIKLATPIM IV) dengan topik “Pengintegrasian Sistem Pengolahan Data Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang”. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi rencana tata ruang, didapati salah satu permasalahan utama yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah terjadinya deviasi antara rencana tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Isu ini adalah bagian dari pemanfaatan ruang. Adanya ketidak sinkronan antara apa yang direncanakan dengan apa yang programkan. Penyusunan Dokumen Sinkronisasi telah dilakukan selama beberapa tahun ke belakang hingga saat ini. Namun dalam keberjalanan Penyusunan Dokumen Sinkronisasi terdapat beberapa masalah yang dirasa menjadi hambatan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengerjaannya. Masalah utama adalah pada lambatnya proses penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, khususnya untuk jangka pendek atau tahunan. Diperlukan adanya perubahan mekanisme dalam penyusunan kerja dengan pengintegrasian sistem pengolahan data program pemanfaatan ruang mulai dari rencana struktur dan pola ruang RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Pada dasarnya Pengintegrasian Sistem Pengolahan Data Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang merupakan sistem pengolahan data berbasis database muatan Rencana Struktur Ruang yang terintegrasi, mulai dari RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN dan RTRW Prov/Kab/Kota; dengan cara mengolah hasil input data berbasis dengan mekanisme pencarian kata kunci terkait. Sistem akan mencocokkan kata kunci dalam nomenklatur usulan program sektor dengan arahan tata ruang wilayahnya. Diharapkan dengan proyek perubahan ini, sinkronisasi program yang merupakan salah satu tugas dan kinerja utama dari pemanfaatan ruang dapat meningkat, sehingga menjadi leverage bagi kinerja institusi secara keseluruhan.

Layanan Informasi Pertanahan “ATR/BPN Su dekat” merupakan kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat berupa layanan yang mendekatkan ATR/BPN ke masyarakat dengan menyampaikan informasi pelayanan pertanahan melalui layanan Call Center (Telepon, SMS, Whatsapp), layanan informasi media sosial, brosur, dan layanan offline dengan mendatangi masyarakat dalam kegiatan umum masyarakat seperti Car Free Day dan penyuluhan ke desa-desa. Selain itu juga masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap layanan pertanahan melalui survei kepuasan masyarakat untuk peningkatan pelayanan pertanahan.

Kabupaten Fakfak dengan luas 14.320 Km², terletak diantara 1310030’ – 138040’ BT dan 2025’ – 40000’ LS. Kabupaten Fakfak terdiri dari 9 Distrik, 7 Kelurahan, dan 122 Desa. Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 22 orang. Berdasarkan Peraturan menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Di Lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pasal 33 yang berbunyi Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Pengelolaan arsip persuratan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten di Indonsia telah diatur dengan Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pada era informasi global saat ini, informasi merupakan aset pentin g.Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi harus bisa disajikan dengan cepat dan tepat. Hal ini perlu didukung dengan teknologi informasi yang mumpuni sehingga dapat tercipta tata kelola Arsip yang efisien dan efektif berorientasi pelayanan kepada pegawai atau masyarakat sebagai fokusnya. Proses pelayanan di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak terutama yang menyangkut penyimpanan arsip persuratan, kepegawaian dan warkah masih dilakukan secara manual, berulang dokumen yang dibutuhkan hilang atau memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkannya, hal ini sering menimbulkan keterlambatan peyampaian laporan dan informasi kepada internal pegawai Kantor atau masyarakat, sehingga menimbulkan (isu aktual) pada Subbagian Tata Usaha yaitu “belum tersedianya aplikasi arsip yang mendukung kecepatan dan ketepatan informasi dalam pekerjaan kearsipan sehingga tata kelola arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak belum efisien dan efektif”. Oleh karena itu, penyusun mengambil inisiatif untuk menyediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Kantor Pertanahan Fakfak Aman Tertib Rapi (SIMAK _ATR) berupa sistem Arsip berbasis digital. SIMAK_ATR merupakan Sistem Manajeman tata kelola Pengarsipan yang terpusat dan tersimpan pada Server berupa (Dokumen Digital) dan penataan Dokumen Fisik yang dilengkapi dengan pengkodean serta kunci pengaman pintu otomatis (bisa dengan Kartu atau Sidik Jari), sehingga pengelolaan arsip lebih aman, Tertib, Rapi serta mempercepat pencarian dokumen yang dibutuhkan pegawai Kantor Pertanahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya