Kabupaten Cianjur mempunyai luas sekitar 361.434 Hektar terletak antara 106º42’-107º25’ Bujur Timur, 06º21’-07º25’ Lintang Selatan dengan ketinggian 72.962 mdpl dengan luas wilayah daratan 361.434 hektar yang terdiri dari 32 Kecamatan dan 354 Desa 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 2.624.279 jiwa. Adapun Jumlah Bidang Tanah di Kabupaten Cianjur kurang lebih 1.131.094 bidang yang terdiri dari lahan pertanian dan non pertanian. Pada tahun 2023 diketahui jumlah tanah yang sudah bersertipikat sebanyak 386.154 bidang (34 %) dan jumlah bidang tanah yang belum bersertipikat sebanyak 745.750 (66 %). Belum tersertipikatkannya semua bidang tanah ini menjadikan Kementerian ATR/BPN belum memiliki basis data pertanahan yang lengkap, akurat dan terstruktur (Artika 2020). Tugas pokok Kementerian Agraria & Tataruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2020 yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang pertanahan. Oleh sebab itu kiranya wajar apabila pelaksanaan tugas Kementerian Agraria & Tataruang/Badan Pertanahan Nasional akan selalu menjadi Pada tahun 2023 diketahui jumlah tanah yang sudah bersertipikat sebanyak 386.154 bidang (34 %) dan jumlah bidang tanah yang belum bersertipikat sebanyak 745.750 (66 %). Belum tersertipikatkannya semua bidang tanah ini menjadikan Kementerian ATR/BPN belum memiliki basis data pertanahan yang lengkap, akurat dan terstruktur (Artika 2020). Tugas pokok Kementerian Agraria & Tataruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2020 yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang pertanahan. Oleh sebab itu kiranya wajar apabila pelaksanaan tugas Kementerian Agraria & Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pertanahan tersebut. Upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat mempunyai aspek yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang diperlukan sampai tingkat pelaksanaannya. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan pertanahan. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 Tentang Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan dan melakukan percepatan dalam pensertifikatan tanah-tanah di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan Program-program strategis nasional oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur selain untuk memberikan jaminan kepastian hak juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan. Pemetaan bidang tanah HGU dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang biasanya timbul antara perusahaan pemegang hak dan masyarakat sekitar atau biasanya para petani penggarap. Kabupaten Cianjur memiliki jumlah HGU yang tinggi dengan urutan terbanyak ke 4 di Jawa Barat. Oleh karena itu perlu juga didukung dengan penyimpanan arsip yang memadai, permasalahan dalam pengelolaan data HGU yang kurang yaitu masih dilakukan secara manual seperti sebelum dimulainya Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 2009. Kondisi ini semakin parah dengan adanya musibah kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tahun 2009 yang menyebabkan musnahnya seluruh arsip pertanahan yang terdiri dari ±158.000 buku tanah (Aryono. 2009). Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki maka akurasi data pertanahan khususnya data HGU serta upaya mewujudkan desa lengkap akan sulit terwujud.
