Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2023 mengambil Tema: “Peningkatan Investasi melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan” .Dalam rumusan umum Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 di Jakarta tersebut, disebutkan penguatan peran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan melalui penyiapan data siap elektronik (DSE). Data siap elektronik adalah buku tanah valid secara tektual dan spasial. Percepatan penyedian data siap elektronik (DSE) menjadi isu yang mendesak untuk segera dituntaskan. Pelayanan Prima merupakan suatu pola layanan terbaik yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Pelayanan tersebut selain peduli pada pelanggan juga meliputi melayani dengan tindakan terbaik dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Salah satu pendukung pelayanan prima di Kantor Pertanahan Kota Batu adalah tersedianya data siap elektonik. Untuk melakukan suatu data valid dilakukan dengan dengan menganalisis kebenaran dan akurasi data bidang yang bersangkutan. Peningkatan kualitas data dilakukan untuk menjadikan seluruh bidang tanah KW 4,5,6 menjadi bidang tanah kualitas (KW) 1. Namun pada kenyataannya data KW 1, 2, 3 pun masih memerlukan pengecekan ulang atau reposisi.Jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota Batu adalah 87.572 bidang. Karena merupakan pecahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tidak semua sertipikat bidang-bidang tanah tersebut sudah terpetakan. Menurut data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) per tanggal 29 April 2023 terdapat 8.109 bidang tanah atau sekitar 9.25% bidang tanah merupakan sertipikat kategori tanah K 4. Kondisi seperti jelas rawan terhadap bahaya ovelap atau tumpang tindih sertipikat bidang tanah. Percepatan penyediaan data siap elektronik di Kantor Pertanahan Kota Batu akan mendukung Indek Kemudahan Berusaha / Indeks Ease of Doing Business (EoDb). EoDB merupakan survei yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank) untuk mengurutkan peringkat negara-negara berdasarkan tingkat kemudahan berusahanya. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73. Sehubungan dengan rancangan aksi perubahan yang diselaraskan dengan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak/Tematik guna mempercepat penerimaan manfaat program pembangunan, mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat, serta berkontribusi langsung kepada program prioritas Presiden, rancangan aksi perubahan penyediaan data siap elektronik akan membawa pengaruh langsung maupun tidak langsung pada tematik Digitasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Investasi dan Pengentasan Kemiskinan. Penyediaan data siap elektronik jelas akan mendukung digitasi administrasi pemerintahan, karena dengan penyediaan data siap elektronik akan merubah data analog pertanahan (buku tanah, warkah, surah ukur ) menjadi data digital berbasis bidang tanah. Penyediaan data siap elektronik juga akan berpengaruh terhadap peningkatan investasi terkait dengan indeks kemudahan berusaha (EoDB). Dengan meningkatnya indeks kemudahan berusaha (EoDB) di Indonesia akan mendukung program Pengentasan Kemiskinan.
