|
Monday, 24 June 2024, 3:44 PM
|
Sudarman Tono Wirya, S.ST
|
FINAL_LAPORAN_AKSI_PERUBAHAN_SUDARMAN TONO WIRYA.pdf
|
24 June 2024
|
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
|
Peningkatan Data Digital Pertanahan Dalam Rangka Menunjang Sertipikat Elektonik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 3:49 PM
|
Syahrul, S.ST.,M.H.
|
Implementasi Aksi Perubahan_Syahrul final.pdf
|
24 June 2024
|
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan..Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik sedang berupaya melakukan perubahan. Perubahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan warkah pertanahan. Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan warkah adalah dokumen yang merupakan pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah. Kementerian ATR/BPN membutuhkan suatu perubahan terhadap sistem manual yang selama ini dijalankan dalam menyimpan dan mengelola warkah pertanahan karena tidak praktis sehingga memerlukan waktu yang lama.
|
Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Melalui Digitalisasi Peta Pendaftaran Analog Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 3:56 PM
|
Angga Islamanda, S.Sos., S.H., M.H
|
Laporan Aksi Perubahan Angga Islamanda.pdf
|
24 June 2024
|
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Memiliki visi yaitu : “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
|
Peningkatan Kualitas Data Sertipikasi Aset Daerah Melalui Integrasi Data Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 4:02 PM
|
Natalia Dwi Suryaningsih, SE.
|
Laporan Aksi Perubahan Natalia Fix.pdf
|
24 June 2024
|
Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah instansi yang melaksanakan penyelenggaraan urusan Agraria dan Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan visi organisasi yaitu “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan untuk mencapai visi dalam melaksanakan pelayanan publik bidang pertanahan dan ruang difokuskan melalui dua misi
|
Optimalisasi Pelayanan Pertanahan Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Loket Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 11:04 PM
|
Nova Adi Widarto, S.St.
|
Laporan Aksi Perubahan_Nova Adi Widarto .pdf
|
24 June 2024
|
Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menetapkan Visi Yakni “Terwujudnya Penataan
Ruang Dan Pengelolaan Pertanahan Yang Terpercaya Dan Berstandar Dunia Dalam
Melayani Masyarakat”. Hal Tersebut Tertuang Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Tahun 2020-2024. Untuk Mencapai Visi Tersebut Diatas, Kementerian ATR/BPN Telah
Menetapkan 2 (Dua) Misi Yakni : “Menyelenggarakan Penataan Ruang Dan
Pengelolaan Pertanahan Yang Produktif, Berkelanjutan, Dan Berkeadilan Serta
Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan Dan Penataan Ruang Yang Berstandar
Dunia”. Bahwa Menunjang Visi Dan Misi Kementerian ATR/BPN Menuju Kelembagaan
Yang Berstandar Dunia Baik Dalam Penataan, Pelayanan Ruang Dan
Pertanahan Perlu Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Mumpuni. Hal Tersebut
Selaras Dengan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
|
Peningkatan Data Siap Elektronik Melalui Digitalisasi dan Validasi Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 11:23 PM
|
Hamidah, S.SiT.
|
LaporanAksiPerubahan _HamidahAkhir.pdf
|
24 June 2024
|
Pelayanan Publik Adalah Kegiatan
Atau Rangkaian Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sesuai
Dengan Peraturan Perundangundangan Bagi Setiap Warga Negara Dan Penduduk Atas
Barang, Jasa, Dan/Atau Pelayanan Administratif Yang Disediakan Oleh
Penyelenggara Pelayanan Publik.
|
Optimalisasi Layanan Pengaduan Berkolaborasi Dengan Loket Pengaduan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 11:29 PM
|
Frangkly Marthen Luturmas, S.H., M.AP
|
LAPORAN IMPLEMENTASI RAP ANGKI PKP perbaikan PASCA SEMINAR.pdf
|
24 June 2024
|
Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menetapkan Visi Dan Misi Untuk Mendukung
Pencapaian Visi Dan Misi Presiden Yang Tertuang Dalam RPJMN. Visi Kementerian
Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Selama Lima Tahun Ke
Depan Adalah: “Terwujudnya Penataan Ruang Dan Pengelolaan Pertanahan Yang Terpercaya
Dan Berstandar Dunia Dalam Melayani Masyarakat Untuk Mendukung
Tercapainya: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.” Visi Tersebut Akan Menjadi Guidance, Motivasi Dan
Target Kinerja Yang Ingin Dicapai Dalam Lima Tahun Yang Akan Datang Dengan
Mewujudkan Pengelolaan Ruang Dan Pertanahan Dan Yang Terpercaya Dan Berstandar Dunia
Guna Mendukung Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Melayani
Masyarakat Menuju “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.
|
Optimalisasi Pencegahan Masalah Pertanahan Melalui Pembangunan Basis Data Spasial Penyebaran Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Ambon
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 11:33 PM
|
Fahri Jibran, S.E
|
LAPORAN FINAL IMPELEMENTASI AKPER FAHRI 2024.pdf
|
24 June 2024
|
Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Telah Menetapkan Tematik Tahunan
Pertanahan Dan Tata Ruang Yaitu Peningkatan Kualitas Di Tahun 2020,
Peningkatan Kualitas Menuju Transformasi Digital Di Tahun 2021, Berbasis Elektronik
Di Tahun 2022 Dan Tahun 2023, Serta Stelsel Positif Dan Berstandar Dunia Di
Tahun 2024. Akan Tetapi Tematik Tahunan Tersebut Sering Kali Dihadapkan
Pada Isu-Isu Yang Dapat Menjadi Bottleneck Seperti Sumber Daya Manusia,
Anggaran, Peralatan/Perlengkapan, Serta Sarana Dan Prasarana.
|
Optimalisasi Kegiatan Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah (Znt) Melalui Pemetaan Zona Nilai Tanah Berbasis Zona Dengan Memanfaatkan Peta Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Buton
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 11:38 PM
|
Nunung Riyantoko, S.Si.
|
Laporan Aktualisasi Aksi Perubahan_Nunung Riyantoko.pdf
|
24 June 2024
|
Administrasi Merupakan Rangkaian
Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Orang Dalam Bentuk
Kerjasama Untuk Mencapai Tujuan Tertentu, Sedangkan Definisi
Kepegawaian Adalah Yang Berhubungan Dengan Pegawai, Orang Yang
Bekerja Pada Pemerintah/Perusahaan. Secara Umum Pengertian Pelayanan
Administrasi Kepegawaian Adalah Menyediakan Segala Apa Yang
Diperlukan Oleh Pegawai Termasuk Pengurusan, Pengaturan Dan Atau
Manajemen Tentang Kebijakan Publik Untuk Masyarakat Luas Dan
Beberapa Pihak Yang Berkepentingan Dalam Birokrasi Pemerintah. Manajemen Sumber
Daya Manusia (SDM) Telah Menjadi Aspek Kunci Dalam
Kesuksesan Organisasi Modern. Pelayanan Kepegawaian Bukan Hanya Tentang
Administrasi Dan Pengelolaan Data Pegawai, Tetapi Juga Tentang
Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Mendukung, Memotivasi,
Dan Menginspirasi Pegawai Untuk Mencapai Potensi
Penuh Mereka.
|
Optimalisasi Layanan Kepegawaian Melalui Aplikasi PAPEDA Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|
|
Monday, 24 June 2024, 11:45 PM
|
I Made Suadnyana, S.SiT
|
Laporan Akhir Akper_Made Suadnyana.pdf
|
24 June 2024
|
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan mulainya era revolusi industri keempat atau 4.0, dimana efisiensi mesin dan manusia mulai terhubung dengan internet. Revolusi industri tidak hanya merambah sektor industri tetapi juga merambah sektor pemerintahan. Menghadapi revolusi industri 4.0, Menghadapi perkembangan teknologi ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah lainnya yaitu e-government (e-gov) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Di Pasal 1 (1) menjelaskan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Sedangkan e-government menurut World Bank dalam Cahyadi (2003, 4) adalah Penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya.
|
Optimalisasi Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Digitalisasi Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan PKP
|
2024
|
I
|
|