Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR/BPN diberikan mandat oleh Presiden untuk melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang pertanahan. salah satu tugas dan fungsi tersebut adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik, termasuk pengelolaan Data Spasial Pertanahan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR/BPN diberikan mandat oleh Presiden untuk melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang pertanahan. salah satu tugas dan fungsi tersebut adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik, termasuk pengelolaan Data Spasial Pertanahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Program Strategis Nasional di Bidang Pertanahan salah satunya adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendafataran Tanah ini menjadi penting untuk dilaksanakan secara massif mengingat jumlah bidang tanah di Indonesia sekitar 126.000.000 bidang tanah, dengan tanah terdaftar di seluruh Wilayah Indonesia berjumlah 96.003.717 atau setara dengan 76 % dari perkiraan jumlah bidang tanah, di provinsi Sulawesi Utara bidang tanah tanah yang belum terdaftar 443.021 bidang tanah, sedangkan untuk bidang tanah terdaftar berjumlah 766.310 bidang atau setara dengan 63,36 % dari perkiraan jumlah bidang tanah terdaftar yaitu 1.209.331 bidang tanah.

Pembangunan berdampak pada peningkatan harga tanah menyesuaikan kebutuhan, karena itu perlu referensi harga tanah sebagai acuan dan pengendalian pada kegiatan pemerintahan diantaranya dalam penentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, penilaian uang ganti rugi dan dalam penghitungan pajak BPHTB maupun PBB. Pelayanan pemeliharaan data pertanahan dan pemungutan pajak PBHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) memerlukan standarisasi nilai tanah agar dalam pemungutan biayanya tidak mengalami potensial lost (kehilangan potensi) karena ketidakjujuran ataupun tidak adanya standar nilai tanah.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menaungi 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Banyak isu strategis terutama di bawah Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang berkembang. Pada kesempatan kali ini ada beberapa isu strategis yang dapat diangkat antara lain belum optimalnya konsolidasi jejaring stakeholder sebagai mitra dalam penyelenggaraan pengadaan tanah; belum lengkapnya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang diajukan oleh instansi Yang Memerlukan Tanah; dan belum optimalnya digitalisasi dokumen pengadaan tanah pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

Isu yang diangkat dalam Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini adalah belum optimalnya penyelesaian tunggakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo. Tunggakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo sebanyak 298 berkas yang belum tertangani secara baik sehingga menimbulkan pengeluhan dari Masyarakat/pemohon,kurangnya kepercayaan Masyarakat/pemohon terhadap layanan pertanahan karena penyelesaian pekerjaan terkesan lambat,lama dan melebihi jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (APKO) ini merupakan hasil pembelajaran peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang mengimplementasikan pelaksanaan Aksi Perubahan dari Rancangan Aksi yang telah diseminarkan pada tanggal 20 Maret 2024. Pentingnya Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yaitu sebagai salah satu syarat evaluasi kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, maka Penulis menyusun Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dengan Judul : “ Akselerasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Melalui Kolaborasi dan Peran Serta Kepala Suku Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur”. Laporan Implementasi ini memuat tentang deskripsi proses kepemimpinan atau gambaran tentang proses kepemimpinan, menggambarkan peran leader dalam membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pengelolaan budaya kerja, membangun jejaring kerja, manfaat aksi perubahan dan strategi pengembangan kompetensi. Deskripsi hasil Kepemimpinan, menjelaskan capaian aksi perubahan dan gambaran kepemimpinan transformasional, keberlanjutan aksi perubahan, meliputi tindaklanjut kegiatan jangka pendek dengan menetapkan capaian jangka menengah dan jangka panjang serta memuat keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan, desiminasi dan publikasi aksi perubahan serta pelaksanaan pengembangan potensi diri.

Dalam arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN, Peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perlu ditingkatkan, dan menyusun target waktu untuk menjadi Kantor Pertanahan Prioritas di Tahun 2024

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dalam mewujudkan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.