Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah, bahwa penerbitan sertipikat elektronik belum berjalan sebagaimana mestinya dan diperlukan upaya serta terobosan serius untuk mewujudkannya.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan juga selain merupakan salah satu unsur perekat kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanah juga berfungsi sebagai tempat manusia hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Tanah juga mempunyai nilai sosial, politik, ekonomi dan keamanan, sehingga tanah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Dalam rangka mewujudkan upaya pengamanan aset negara melalui pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Hal ini menjadi dasar dilakukannya program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang bertujuan agar seluruh BMN berupa tanah dapat disertipikatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya.

Sebagai Penyedia Layanan Publik, Salah Satu Kelancaran Dan Keberhasilan Proses Bisnis Pada Kantor Pertanahan Adalah Tata Cara Pengelolaan Arsip Yang Baik Dan Benar. Pengelolaan Arsip Secara Baik Yang Akan Menunjang Kegiatan Administrasi Agar Lebih Lancar Dan Akan Berpengaruh Positif Terhadap Kemudahan Dan Penemuan Kembali Suatu Arsip. Fasilitas Yang Dipergunakan Dalam Tata Kelola Arsip Juga Sangat Berpengaruh Dan Harus Diperhatikan Oleh Kantor Pertanahan Dimana Perlu Disadari Juga Bahwa Pengelolaan Arsip Bukan Sesuatu Hal Yang Mudah Tetapi Memerlukan Penanganan Yang Serius.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa tanah-tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia (NKRI) harus didaftarkan sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pendaftaran tanah menurut UUPA adalah suatu usaha menuju kearah kepastian hak atas tanah yang dilakukan melalui pendaftaran hak-hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang dalam penyelenggaraannya dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), merupakan kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara berusaha melaksanakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan terus berupaya melaksanakan reformasi birokrasi diberbagai hal. Disamping kegiatan pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga melaksanakan program prioritas strategis nasional (PSN) seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), redistribusi tanah, Lintas sektor (Lintor) dan Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Terus Melakukan Transformasi Digital Dalam Pelayanan Pertanahan Dan Tata Ruang, Hal Ini Tentunya Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Era 4.0. Transformasi Di Kementerian ATR/BPN Ini Sudah Dilakukan Sejak 2019. Sesuai Dengan Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo Yang Pada Beberapa Kesempatan Selalu Mengarahkan Untuk Mendigitalkan Layanan Kepada Masyarakat. Tujuannya Adalah Agar Masyarakat Dimudahkan Tidak Harus Datang Ke Kantor, Dapat Dilakukan Kapan Saja Dan Dari Mana Saja.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah di Kabupaten Balangan maka seluruh bidang tanah harus didaftarkan. Objek pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah, termasuk kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, sebagai salah satu institusi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik, menjadi tiang kuat dalam menjaga keberlangsungan serta keteraturan dalam ranah pertanahan di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Dalam era yang terus berkembang, tuntutan akan pelayanan yang profesional, cepat, dan terpercaya menjadi semakin penting. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja berdiri teguh sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas serta melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.